Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud MD Sebut Penanganan Karhutla pada 2020 Akan Lebih Mudah

Kompas.com - 06/12/2019, 15:12 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyebutkan bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada 2020 akan lebih mudah.

Pasalnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi tidak akan terjadi perubahan iklim signifikan yang akan menyebabkan karhutla terjadi lebih parah.

Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan langkah-langkah dalam mengantisipasi karhutla.

"Insya Allah mudah diantisipasi dan berdasarkan evaluasi yang dilakukan tadi cukup bagus dan siap (hadapi karhutla) dengan beberapa catatan ke depan," kata Mahfud seusai memimpin Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Tingkat Menteri di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jakarta, Jumat (6/12/2019).

Baca juga: Mahfud: Penanganan Karhutla di Indonesia Lebih Baik dari Negara Lain

Di sisi lain, lanjut Mahfud, luas hutan dan lahan yang mengalami kebakaran sudah berkurang.

Sepanjang 2019, tercatat ada 950 hektar luas area kebakaran.

Angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan 1997 yang mencapai jutaan hektar. "Itu yang terjadi sebagai prestasi yang kita lakukan," tutur dia.

Baca juga: Terburuk sejak 2015, Karhutla Ancam Orangutan hingga Perburuk Perubahan Iklim Dunia

Pada kesempatan yang sama, Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan KLHK Rafless B Panjaitan mengatakan, pihaknya terus berupaya meningkatkan upaya pencegahan karhutla.

Pemerintah juga akan melibatkan masyarakat dan semua pemangku kepentingan.

"Kesiapsiagaannya harus dilakukan lebih cepat dan melibatkan masyarakat dan seluruh stakeholder. Jadi pemerintah, baik pusat dan daerah, gubernur semua harus lebih aktif. Baik dari segi persiapan, perencanaan, dan implementasi di lapangan," kata Raffles.

Dalam Rakorsus tersebut, hadir Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Pol Idham Azis, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Doni Munardo.

Baca juga: Per Desember 2019, Total 25 Perusahaan Jadi Tersangka Karhutla

Diketahui, pada Oktober 2019, sejumlah wilayah mengalami kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan kabut asap di Sumatera, Riau, serta Kalimantan.

Sejauh ini sudah ada 25 perusahaan yang ditetapkan menjadi tersangka karhutla.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com