Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polisi Tetapkan Penghina Ma'ruf Amin sebagai Tersangka

Kompas.com - 05/12/2019, 19:48 WIB
Devina Halim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Polisi menetapkan Jafar Shodik Alattas sebagai tersangka karena menyebut Wakil Presiden Ma'ruf Amin dengan sebutan sebuah binatang.

"Ya benar (jadi tersangka)," ungkap Wakil Kepala Bareskrim (Wakabareskrim) Irjen Pol Antam Novambar ketika dihubungi wartawan, Kamis (5/12/2019).

Menurutnya, Shodik dikenakan Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) dan/atau Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 207 KUHP dan/atau Pasal 104 KUHP dan/atau Pasal 107 KUHP dan/atau Pasal 310 KUHP dan/atau Pasal 311 KUHP.

Baca juga: Wapres Maruf Maafkan Pihak yang Hina Dirinya di Media Sosial

Dugaan tindak pidananya adalah penghinaan terhadap penguasa/badan umum di Indonesia dan/atau pencemaran nama baik dan/atau makar.

Shodik sebelumnya telah dilaporkan oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan diri sebagai Rabithah Babad Kesultanan Banten ke Bareskrim Polri, Kamis.

Laporan tersebut terdaftar dengan nomor LP/B/1021/XII/2019/BARESKRIM tertanggal 5 Desember 2019.

Baca juga: Diduga Hina Maruf Amin, Seorang Pendakwah Dilaporkan ke Polisi

Kendati demikian, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Argo Yuwono mengatakan bahwa polisi telah bergerak sebelum laporan itu dibuat.

Hasilnya, Direktorat Siber Bareskrim Polri menangkap Shodik di kediamannya di daerah Depok, Jawa Barat, pada Rabu (4/12/2019).

"Sebelumnya kita sudah membuat laporan model A, yang karena ada namanya Ditsiber ya, kemudian dari Siber kemarin mengamankan seorang laki-laki dengan inisial JS," ungkap Argo di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis.

Kompas TV Wakil Presiden Ma'ruf Amin menunjuk delapan staf khusus yang akan membantu menjalankan tugas selama 5 tahun kedepan. Ada nama mantan Menristek Dikti M. Nasir hingga Ketua Pengurus Harian Tanfidziyah Robikin Emhas. Disampaikan oleh juru bicara wapres Masduki Baidlowi, 8 staf khusus wapres telah bekerja. Delapan staf khusus wapres telah dibagi sesuai dengan nomenklatur berdasarkan peraturan sebelumnya. Delapan nama staf khusus wapres Ma'ruf Amin antara lain mantan Menristek Dikti Mohamad Nasir yang menjadi stafsus bidang reformasi & birokrasi. Lalu ada Satya Arinanto di bidang hukum. Sukriansyah S Latief di bidang infrastruktur & investasi. Dan Lukmanul Hakim di bidang ekonomi & keuangan. Berikutnya ada nama Muhammad Imam Aziz yang menjadi staf khusus wapres di bidang penanggulangan kemiskinan & otonomi daerah. Masduki Baidlowi di bidang informasi & komunikasi. Robikin emhas di bidang politik & hubungan antar lembaga. Dan Maskyuri Abdillah di bidang umum. #StafKhususWakilPresiden #MarufAmin #PBNU
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com