Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi PDI-P Minta Jokowi Hati-hati Tanggapi Masa Jabatan Presiden 3 Periode

Kompas.com - 03/12/2019, 11:52 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi PDI Perjuangan Arif Wibowo mengharapkan Presiden Joko Widodo berhati-hati menangkap maksud digulirkannya isu perpanjangan masa jabatan presiden hingga tiga periode.

"Kami berharap kepada Presiden untuk berhati-hati menangkap itu," ujar Arif di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2019).

Hal tersebut disampaikan Arif menyusul reaksi Presiden Jokowi yang menegaskan bahwa tidak setuju dengan adanya usulan itu.

Presiden Jokowi pun curiga bahwa munculnya isu tersebut karena ada piihak yang ingin menjerumuskannya.

Baca juga: Nasdem Minta Usul Penambahan Masa Jabatan Presiden Dihentikan jika Publik Menolak

Arif menilai, Presiden Jokowi harus hati-hati memberi tanggapan soal perpanjangan masa jabatan presiden karena perspektif yang dimunculkan pasti bermacam-macam.

"Bisa macam-macam perpektifnya, bisa ada yang mencari muka, menjerumuskan, bisa saja macam-macam. Tergantung perspektif, cara pandang," kata dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan, usul penambahan masa jabatan presiden didorong oleh Fraksi Partai Nasdem.

Partai Nasdem sendiri merupakan salah satu partai koalisi pemerintah dan mengusung Jokowi dalam Pemilihan Presiden 2019.

Arif mengatakan, partai-partai koalisi pengusung Jokowi perlu berkumpul untuk mendiskusikan hal tersebut.

Baca juga: Usulan Jabatan Presiden 3 Periode dan Tawa Kecil Jokowi...

Namun, ia memastikan bahwa saat ini isu penambahan masa jabatan Presiden hingga tiga periode tersebut tak pernah dibahas MPR.

"Ya mendiskusikan kembali antar-partai koalisi perlu, tetapi memastikan bahwa MPR itu fokus pada isu apa terkait amendemen itu menjadi penting," kata dia.

Oleh karena itu, kata dia, harus ada kekonsistenan bahwa yang pernah dibahas dan dikaji sejauh ini adalah amendemen 1945 terkait pentingnya haluan negara.

"Itu saja. Sebab kalau di luar hal itu, terkait amandemen kami pastikan PDIP tidak akan mendorong isunya kemana-mana," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi Jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi Jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Nasional
SYL Berkali-kali 'Palak' Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

SYL Berkali-kali "Palak" Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

Nasional
Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Nasional
Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Nasional
KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

Nasional
Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Nasional
Waketum Golkar Ingin Tanya Airlangga Kenapa Bobby Akhirnya Masuk Gerindra

Waketum Golkar Ingin Tanya Airlangga Kenapa Bobby Akhirnya Masuk Gerindra

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com