Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP Versi Muktamar Jakarta Gelar Mukernas, Bahas Penyatuan Partai

Kompas.com - 30/11/2019, 19:20 WIB
Ardito Ramadhan,
Abba Gabrillin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi Muktamar Jakarta menggelar Musyawarah Kerja Nasional ke-V di Hotel Redtop, Jakarta Pusat, Sabtu (30/11/2019).

Mukernas akan berlangsung hingga Minggu besok.

Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta Humphrey Djemat mengatakan, Mukernas kali ini merupakan strategis dan bersejarah, karena untuk pertama kalinya membahas penyatuan kembali partai berlambang Ka'bah itu.

"Baru pertama kali ini lah Mukernas membicarakan mengenai penyatuan PPP. Sebelumnya tidak pernah. Mukernas yang sebelumnya itu tidak membicarakan penyatuan mengenai PPP," kata Humphrey usai pembukaan mukernas, Sabtu sore.

Baca juga: PPP Minta Mendagri dan Menag Saling Koordinasi Selesaikan Polemik SKT FPI

Humphrey mengatakan, penyatuan PPP merupakan syarat mutlak supaya partai tersebut bisa kembali menjadi partai yang besar dan kuat.

Menurut dia, Pelaksana tugas Ketua Umum PPP versi Muktamar Pondok Gede, Suharso Monoarfa, menyambut baik rencana islah tersebut, kendati Suharso berhalangan hadir pada Mukernas kali ini.

"Beliau (Suharso) bilang, semoga nanti juga ketua umum, maksudnya saya, untuk bisa mengambil aspirasi dari Mukernas ini untuk dibicarakan dengan Beliau," ujar Humphrey.

Humphrey mengatakan, setelah kembali bersatu, PPP harus berubah menjadi partai yang bersih.

Ia menolak adanya praktik politik transaksional dan pemberian mahar, terutama pada ajang pemilihan kepala daerah dalam waktu dekat.

Ia juga menekankan bahwa PPP harus memajukan kesejahteraan umum, khususnya kalangan pesantren melalui program pemberdayaan ekonomi.

Seperti diketahui, terdapat dualisme di internal PPP sejak Pemilu 2014 lalu.

Adapun, kelompok yang diakui oleh pemerintah adalah PPP versi Muktamar Pondok Gede yang dipimpin Suharso Monoarfa.

Baca juga: PBNU Usul Presiden Dipilih MPR, PPP Masih Tunggu Respons Publik

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com