ICW: Grasi Annas Maamun Pertegas Anggapan Jokowi Tak Dukung Pemberantasan Korupsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) sebut pemberian grasi kepada terpidana kasus korupsi Annas Maamun telah menegaskan sikap Presiden Joko Widodo yang dianggap tak mendukung upaya pemberantasan korupsi.

"Jadi sekarang ini semakin mengonfirmasi saja bahwa Presiden tidak peduli dan menganggap pemberantasan korupsi tuh gula-gula saja, dan bagi itu hanya lead service saja," ujar Peneliti ICW Lalola Easter usai diskusi PKSMuda Talks di Kantor DPP PKS, Jumat (29/11/2019).

Lola mengatakan sikap Jokowi yang tampak tak mendukung upaya antikorupsi sudah terlihat ketika mengirimkan surat presiden (surpres) terkait revisi Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke DPR pada Rabu (11/9/2019).

Baca juga: Istana Sebut Komitmen Jokowi Berantas Korupsi Tak Diukur Lewat Grasi Koruptor

Terlebih, sejauh ini Jokowi juga belum menampakan gelagat akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk membatalkan UU Nomor 19 tahun 2019 tentang KPK.

"Jadi, ya sudah selesai, publik tuh sudah ragu (sejak Jokowi kirim surpres ke DPR)," kata Lola.

Ia menambahkan, tanda-tanda Jokowi tak mendukung upaya pemberantasan korupsi terlihat ketika membeberkan program saat kampanye Pilpres 2019.

Menurut Lola, program yang ditawarkan Jokowi tak satu pun memperlihatkan komitmennya memerangi praktik korupsi.

"Makin ke sini makan jelas, Presiden enggak peduli. Buat saya Presiden memang tidak pernah peduli soal pemberantasan korupsi," tegas Lola.

Sebelumnya, Jokowi menjelaskan soal grasi yang diberikannya untuk Annas Maamun. Jokowi menegaskan bahwa grasi untuk koruptor tak diberikan setiap hari.

"Nah kalau setiap hari kami keluarkan grasi untuk koruptor, setiap hari atau setiap bulan, itu baru, itu baru silakan dikomentari. Ini kan apa hehehe," kata Jokowi di Istana Bogor, Rabu (27/11/2019).

Jokowi menyebutkan, grasi itu diberikan atas pertimbangan kemanusiaan karena kondisi mantan gubernur Riau itu.

Ia mempertimbangkan usia Annas yang sudah tua dan kondisi kesehatannya yang sudah menurun.

"Memang dari sisi kemanusiaan memang umurnya juga sudah uzur dan sakit-sakitan terus. Sehingga dari kacamata kemanusiaan itu diberikan," kata Jokowi.

Baca juga: ICW Sebut Alasan Kemanusiaan Grasi untuk Koruptor Anaas Maamun Paradoks

Menurut Jokowi, Mahkamah Agung serta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan juga memberi pertimbangan yang sama.

Pertimbangan itu melandasi Jokowi untuk memberi grasi berupa pengurungan masa hukuman satu tahun penjara.

"Kenapa itu diberikan, karena memang dari pertimbangan MA seperti itu. Pertimbangan yang kedua dari menkopolhukam juga seperti itu," kata dia.