JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyatakan ia diminta Presiden Joko Widodo untuk mencegah terjadinya kebocoran anggaran pertahanan.
Untuk itu, ia akan menyisir mata anggaran pertahanan agar tak ada lagi pengadaan alat utama sistem pertahanan (alutsista) yang sekadar menghabiskan uang dengan dalih proyek yang tidak jelas.
"Beliau sangat tegas kepada saya, tidak boleh ada kebocoran, tidak boleh ada penyimpangan, penyelewengan. Uang sangat berat didapat, uang rakyat, dari pajak. Jadi itu terus-menerus ditekankan oleh Bapak Presiden kepada saya," ujar Prabowo selepas rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (22/11/2019).
"Dan saya menyambut sangat baik perintah itu. Kami benar-benar ingin jaga, tidak ada kebocoran, tidak ada penggelembungan, mark up yang tidak masuk akal," lanjut Ketua Umum Gerindra itu.
Baca juga: Prabowo Bertemu Dubes AS dan Arab Saudi, Ini yang Dibahas...
Karena itu, Kementerian Pertahanan akan mengkaji betul setiap rencana pengadaan alutsista agar uang yang digunakan tak terbuang percuma.
Selain menjaga anggaran pertahanan dari kebocoroan, Prabowo menyatakan ia juga siap menjalankan instruksi Presiden untuk menguatkan industri pertahanan dalam negeri. Dengan demikian, Indonesia tak bergantung pada impor dalam pemenuhan kebutuhan alutsista.
"Kita kaji terus, nanti cost benefit-nya gimana. Jadi kita akan lihat. Yang kita butuh adalah efisiensi, penghematan, dan daya guna," ujar Prabowo.
"Ya, tidak hanya PT Pindad ya, ada PT PAL, ada PT DI, ada LEN, ada Dahana, ada juga perusahaan-perusahaan swasta yang hebat-hebat juga," lanjut mantan Komandan Jenderal Kopassus itu.
