Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua Majelis Syuro: Saya Ingin PKS Tak Jadi Partai Menengah di Pemilu 2024

Kompas.com - 14/11/2019, 22:35 WIB
Kristian Erdianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Salim Segaf Aljufri ingin partainya memperoleh kenaikan suara yang signifikan dalam Pemilu 2024.

Hal itu ia ungkapkan saat berbicara di hadapan ratusan kader PKS dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (14/11/2019).

"Saya ingin di (Pemilu) 2024 insya Allah kita bukan lagi partai menengah. Saya ingin kita mampu menjadi partai nomor 1 di negeri ini," ujar Salim yang disambut dengan pekik takbir dari seluruh kader yang hadir.

Baca juga: Bangun Kekuatan Oposisi, Presiden PKS Akan Bertemu Tommy Soeharto

Salim mengatakan, untuk menjadi partai yang mendapatkan perolehan suara bukanlah perkara mudah.

Apalagi PKS telah tegas menyatakan tetap menjadi oposisi terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo selama lima tahun ke depan.

"Tantangan kita ke depan semakin berat. Tapi yakinlah semakin berat tantangan. Peluangnya pun semakin besar. Asal kita optimis," ucapnya.

Baca juga: Alasan PKS Tegaskan Sikapnya Jadi Oposisi Pemerintah

Salim pun meminta agar seluruh kader PKS untuk menjalin komunikasi dengan seluruh kelompok masyarakat.

Ia menekankan bahwa membangun tali silaturahim dengan tokoh lintas partai penting dilakukan untuk membangun kerja sama.

"Pesan saya, tingkatkan silaturahim kepada seluruh masyarakat. Bagaimana kita membangun tali silaturahim, berkunjung, membangun kerja sama antarpartai, tokoh dan masyarakat," kata Salim.

Baca juga: Resmi Jadi Oposisi, PKS Akan Berusaha Menarik Hati Rakyat

Seperti diketahui pada Pemilu 2004, PKS memperoleh.8.149.457 suara.

Perolehan suara PKS meningkat perlahan pada Pemilu 2009 dengan 8.204.946 suara dan 8.480.204 suara di Pemilu 2014.

Kemudian pada Pemilu 2019, PKS mengalami peningkatan perolehan suara sebesar 3 juta dari pemilu sebelumnya, yakni 11.493.663 suara.

Berdasarkan perolehan suara tersebut, PKS berada di posisi keenam dari sembilan parpol yang berhasil masuk ke DPR.

Kompas TV Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedanberkesempatan berpidato di Rakornas PKS. Selain berbicara soal pembangunan Jakarta, Anies juga menyinggung soal makna pelukan para petinggi partai. Anies menilaipelukan itu sebagai simbol kebersamaan, meski berada dalam partai berbeda.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Nasional
Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Sholat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Sholat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Nasional
Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Nasional
Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Nasional
Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com