Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko PMK: Mahasiswa dan Dosen Harus Diberi Keleluasaan Sampaikan Kebenaran

Kompas.com - 14/11/2019, 17:52 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, guru besar, dosen, dan mahasiswa harus diberi keleluasaan untuk menyampaikan kebenaran.

Hal tersebut disampaikan Muhadjir saat membuka Rapat Evaluasi KKN Tematik Revolusi Mental Tahun 2019 di Hotel Borobudur, Senen, Jakarta Pusat, Kamis (14/11/2019).

"Kita harus memberikan kelelulasan para guru besar terutama dosen termasuk mahasiswa untuk sampaikan apa saja atas nama kejujuran, kebenaran," kata Muhadjir.

Baca juga: Menko PMK Akan Rumuskan Lebih Cermat soal Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata

Pesan tersebut disampaikan Muhadjir ketika ia meminta pihak perguruan tinggi untuk tidak meninggalkan tiga marwah agar kampus atau universitas tak kehilangan jati dirinya.

Marwah tersebut adalah otonomi universitas atau kampus, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.

"Mimbar akademik adalah hak mahasiswa, hak dosen, khususnya guru besar untuk menyampaikan apa saja penemuan dia terutama untuk kepentingan masyarakat luas tanpa ada beban dengan pertanggungjawaban dia secra akademik," kata Muhadjir.

Baca juga: Menko PMK Minta KKN Dievaluasi

"Jangan sampai ada pretensi-pretensi, terutama pretensi politik. Tapi godaan paling berisiko untuk jaga tiga marwah itu adalah godaan politik," kata Muhadjir.

Oleh karena itu, kata dia, apabila ingin agar pertumbuhan keilmuan di negeri ini berkembang, maka keleluasaan dari perguruan tinggi harus terbebas dari bermacam kungkungan.

"Teknologi akan jadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan berbangsa dan bernegara, maka keleluasaan perguruan tinggi harus terbebas dari bermacam kungkungan terutama kebebasan akademiknya," kata dia.

Baca juga: Menko PMK Rancang Program Sertifikasi Perkawinan sebagai Syarat Menikah

Oleh karena itu, dalam berbagai kondisi, pimpinan universitas diharapkannya bisa menjaga tiga marwah tersebut.

Sebab jika tidak, kata dia, maka masyarakat tidak bisa berharap ada elemen independen yang melihat segala sesuatu dengan jujur yang dalam hal ini ada di perguruan tinggi.

"Terutama untuk memberikan keseimbangan ketika negara dalam keadaan jalan yang tidak seharusnya," kata dia.

Kompas TV Serah terima jabatan Menko bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan juga berlangsung Hari ini (24/10). Menko PMK yang baru, Muhadjir Effendy akan melanjutkan tugas pendahulunya, Puan Maharani. Muhajir ingin terus mengembangkan nilai-nilai kehidupan, yaitu gotong royong, saling menghargai dan menghormati di tengah warga yang beragam. Sementara mantan Menko PMK, Puan Maharani berharap koordinasi kementerian di bawah Menko PMK yang baru akan lebih baik. #KabinetIndonesiaMaju #MenkoPMK #MuhadjirEffendy
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com