Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua Komisi I Sebut Jabatan Wakil Panglima TNI Sudah Lama Ingin Dihidupkan

Kompas.com - 07/11/2019, 15:23 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengatakan, keputusan Presiden Joko Widodo untuk menghidupkan posisi Wakil Panglima TNI bukanlah hal yang baru.

Ia mengatakan, usulan itu sudah lama ingin diwujudkan, namun pemerintah masih menampung aspirasi dan menyesuaikan dengan kebutuhan TNI.

"Usulan posisi Wakil Panglima TNI bukanlah hal baru. Sejak Pak Moeldoko menjadi Panglima TNI, sudah diusulkan. Namun Presiden terus menampung aspirasi dan menyesuaikan kebutuhan TNI, hingga Perpres keluar," kata Meutya saat dihubungi, Kamis (7/11/2019).

Meutya tak mempermasalahkan langkah presiden menghidupkan kembali posisi tersebut.

Baca juga: Anggota Komisi I Sebut Jabatan Wakil Panglima TNI Tak Sesuai Rencana Rampingkan Birokrasi

Menurut dia, kehadiran Wakil Panglima TNI diperlukan untuk mendukung antisipasi perkembangan lingkungan strategis serta mewakili Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bila berhalangan hadir pada beberapa rapat kerja.

"Maka diperlukan dukungan organisasi yang dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TNI. TNI memiliki 3 matra, darat, laut dan udara. Selain itu, TNI memiliki kekuatan personel yang begitu besar wajar perlu pelaksana tugas harian," ujarnya.

"Bahkan jika Panglima TNI berhalangan hadir, apalagi Panglima TNI juga perlu mendampingi Presiden dalam berbagai tugas dalam maupun LN," pungkasnya.

Baca juga: Jokowi Hidupkan Lagi Jabatan Wakil Panglima TNI, Ini Penjelasan Istana

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk menghidupkan kembali jabatan wakil panglima TNI. Hal ini dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Keberadaan wakil panglima TNI tertuang dalam Pasal 13 Ayat (1).

"Markas Besar TNI meliputi: a. unsur pimpinan terdiri atas: 1. Panglima; dan 2. Wakil Panglima," demikian bunyi perpres yang dikutip dari laman resmi Sekretariat Negara, Kamis (7/11/2019).

Kompas TV Berikut rangkuman berita pilihan Kompas TV hari ini, dalam TOP 3 NEWS; 1.Ketua umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, bertemu ketua umum Gerindra, Prabowo Subianto, di kediamannya di Menteng, Jakarta. Seusai pertemuan Megawati mengatakan pembicaraan menyinggung kemungkinan kerjasama keduanya.<br /> Megawati mengaku bahwa pertemuan kali ini berlangsung sangat cair dan penuh kehangatan. Apalagi, Prabowo mendapat sajian nasi goreng buatan Megawati, yang memang menjadi kesukaannya.<br /> Prabowo mendatangi kediaman Megawati pada saat jam makan siang. Tentu saja pertemuan terlebih dulu dimulai di meja makan. Usai pertemuan, Prabowo tak lupa memuji nasi goreng yang dibuat Megawati. Sejak dulu prabowo memang dikenal menggemari masakan buatan Megawati. Saat bersama-sama menonton pencak silat pada Asian Games 2018, Prabowo bahkan mengaku merindukan nasi goreng buatan Megawati.<br /> Pertemuan dengan Prabowo Subianto, menurut Megawati sudah direncanakan sejak lama. Menurutnya tidak meski berbeda pandangan politik hubungan keduanya tetap baik.<br /> Megawati juga menyinggung soal pembicaraan tentang kemungkinan kerjasama Gerindra dengan pemerintahan Presiden Jokowi. Soal ini Megawati mengatakan hal itu tergantung Presiden Joko Widodo. Sementara Prabowo menyebut hubungannya yang baik dengan Megawati membuatnya bisa terus berkomunikasi mengatasi masalah kebangsaan. Pertemuan antara ketua umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto berlangsung akrab.<br /> Keduanya juga sempat makan siang bersama dengan menu nasi goreng dan mie rebus Jawa. Keakraban keduanya tampak dalam foto yang diambil Eddhie Prabowo dan Pramono Anung. 2. Presiden Joko Widodo siang tadi menyambut kedatangan putra mahkota abu dhabi yang juga wakil panglima tertinggi angkatan bersenjata Uni Emirat Arab (UEA) Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, di istana kepresidenan, Bogor, Jawa Barat.<br /> Presiden Jokowi menyambut Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan dengan upacara kenegaraan begitu tiba di Istana Bogor. Dalam upacara ini, dikumandangkan lagu kebangsaan kedua negara, diiringi 21 kali dentuman meriam.<br /> Presiden Jokowi dan Sheikh Zayed juga melakukan penanaman pohon bersama di halaman Istana Bogor. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan pembahasan soal kerjasama ekonomi menjadi topik utama pembicaraan keduanya. Sebelum tiba di Istana Bogor, Presiden Jokowi yang menjemput langsung putra mahkota Abu Dhabi, Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan di Bandara Soekarno-Hatta, sempat mengajak ke kawasan Bundaran HI.<br /> Kementerian luar negeri mengatakan, ini merupakan kunjungan pertama pemimpin Uni Emirat Arab ke Indonesia, dalam kurun waktu 29 tahun terakhir. 3. Pemadaman kebakaran hutan dan lahan di sejumlah kabupaten dan kota di Riau, menghadapi kendala. 5 dari 6 helikopter yang membantu pemadaman melalui udara tidak dapat beroperasi.<br /> Hanya satu helikopter bantuan BNPB yang dapat beroperasi memadamkan api dari udara, karena lima helikopter lain telah habis izin operasinya.<br /> BPBD Riau telah meminta bantuan BNPB, untuk memperpanjang izin terbang lima helikopter <em>waterbombing</em>, agar dapat segera beroperasi, karena kebakaran hutan dan lahan masih terjadi di 7 kabupaten dan kota di Provinsi Riau. Tim satgas gabungan BPBD, Manggala Agni, TNI, dan Polri, tetap melakukan pemadaman melalui jalur darat. Kebakaran hutan masih terpantau di Kabupaten Bengkalis, Rokan Hilir, Indragiri Hulu, Pelalawan, Siak, Kota Dumai, dan Pekanbaru.<br /> Pemadaman api berlangung lama karena kebakaran terjadi di lahan gambut. Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan, BPBD mendirikan posko induk untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan semakin meluas. Posko dilengkapi sistem informasi pantauan titik api atau <em>hotspot</em> dari satelit selama 24 jam, serta menyiagakan tim reaksi cepat. Saat ini di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, ada 4 kecamatan yang memiliki tingkat kerawanan kebakaran hutan yang tinggi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com