Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Agus Rahardjo Sebut Stigma Taliban Rusak Kredibilitas KPK

Kompas.com - 04/11/2019, 18:12 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Raharjo mengatakan, stigma adanya taliban merusak kredibilitas lembaga antirasuah itu. Agus ingin stigma tersebut bisa dihilangkan dari KPK.

Hal ini disampaikannya saat memberikan pengantar dalam diskusi Bersama Kepala BNPT Komjen (Pol) Suhardi Alius di Gedung Penunjang KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (4/11/2019).

"Stigma taliban terhadap KPK itu merusak kredibilitas kita. Kita harus memahami mengapa bisa ada stigma seperti itu. Karena ini melemahkan saat KPK sedang berjuang mendapatkan eksistensinya. Hal ini perlu mendapat perhatian," katanya.

Baca juga: Ketika Yasonna Nyaris Salah Masuk Mobil Saat Ditanya Perppu KPK

Agus berharap, adanya diskusi dapat memberikan rujukan kepada pejabat struktural dan internal di KPK soal bagaimana bertindak benar dan meluruskan isu radikalisme.

Menurut Agus, dirinya dan pimpinan KPK lain sebenarnya bersikap tegas atas isu ini. Dia menyebut jika ada indikasi terpapar radikalisme, maka sebaiknya bisa diambil tindakan tegas seperti penangkapan.

"Mudah-mudahan dengan ini kami bisa bertindak lurus. Kami sangat berharap, pemahaman kita soal radikalisme bisa benar-benar terbuka," tambah Agus.

Baca juga: Agus Rahardjo Sebut KPK dalam Bahaya

Sebelumnya, Analis media sosial dan digital dari Universitas Islam Indonesia (UII), Ismail Fahmi, menyampaikan, ada propaganda isu terkait radikalisme yang menyerang KPK di media sosial selama rencana revisi Undang-Undang tentang KPK bergulir.

Ismail menyebutkan, KPK secara sistematis diserang melalui isu itu dari 7 September hingga 13 September 2019.

"Isu radikalisme, yakni isu Taliban ini sering dan sukses dipakai oleh buzzer yang bertujuan agar publik ragu terhadap KPK dan menyetujui agar revisi disahkan dan berharap capim terpilih bisa membersihkan isu itu," ujar Ismail dalam diskusi bertajuk "Membaca Strategi Pelemahan KPK: Siapa yang Bermain?" di ITS Tower, Jakarta, Rabu (18/9/2019) lalu.

Kompas TV Pertemuan antara Wakil Presiden, Jusuf Kalla dan pemimpin Taliban pekan lalu dinilai positif oleh pengamat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Indonesia bahkan disebut berpeluang menjadi mediator perdamaian di Afganistan. Pengamat timur tengah dan negara negara Islam Universitas Gadjah Mada menyatakan pertemuan antara Jusuf Kalla dan pemimpin Taliban bisa menjadi harapan bagi upaya perdamaian Afghanistan. Indonesia dipercaya bisa melakukan pendekatan ke semua pihak yang bertikai termasuk Amerika Serikat. Pemerintah Indonesia juga bisa melibatkan ormas keagamaan seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang bisa diterima warga Afganistan. Sabtu (27/7/2019) pekan lalu Wakil Presiden Jusuf Kalla menerima kunjungan pemimpin taliban di ruamh dinasnya di Jakarta Pusat. Pertemuan juga ikut dihadiri Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi. JK menyatakan Indonesia selalu menjaga komunikasi dengan semua pihak yang terlibat dalam proses perdamaian di Afganistan. Termasuk dengan pemerintah Afganistan dan Taliban. Komunikasi dibangun untuk menjaga kepercayaan semua pihak sehingga proses perdamaian dapat berjala. #Afganistan #Taliban #JusufKalla
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Nasional
Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Nasional
Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Nasional
Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Nasional
Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Nasional
PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com