Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Minta Maaf soal Kabinet, Jokowi Dinilai Tunjukkan Kerendahan Hati

Kompas.com - 29/10/2019, 08:33 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Politik dari Komite Pemilih Indonesia (TePi) Jeirry Sumampow menilai, permintaan maaf Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal kabinet dikarenakan Jokowi menyadari banyak kelompok pendukungnya yang kecewa.

"Saya kira Jokowi menyadari bahwa ada banyak kelompok yang kecewa karena tak bisa diakomodasi dalam kabinet. Apalagi dia tahu juga ada banyak kelompok, baik partai maupun bukan partai, yang menjadi pendukungnya waktu pilpres lalu," kata Jeirry kepada Kompas.com, Senin (28/10/2019).

Dalam konteks itu, kata Jeirry, permintaan maaf yang disampaikan Jokowi saat membuka Musyawarah Besar X Pemuda Pancasila pada Sabtu (26/10/2019) kemarin bisa dipahami.

Baca juga: Jokowi Minta Maaf Ada Pendukung Tak Masuk Kabinet, Puan: Nggak Mungkin Semua Diakomodir

Bahkan, kata dia, permintaan maaf yang dilakukan Jokowi itu bernada positif, terutama agar pihak yang merasa kecewa itu bisa memahami situasi sulit yang dialami Jokowi saat menyusun kabinet.

"Ini juga menunjukkan kerendahan hati Presiden. Sebab, meskipun itu hak prerogatifnya, tetapi beliau masih mau mendengar dan menerima masukan masyarakat. Bahkan, meminta maaf ketika masukan itu tak bisa diakomodasi semua," kata dia.

Oleh karena itu, Jeirry pun tidak melihat ada kesalahan ataupun pelanggaran yang dilakukan Jokowi dengan meminta maaf soal kabinet.

Hal tersebut justru dinilainya baik untuk meredam kekecewaan yang lebih panjang dari para pendukungnya.

"Sebab, bagaimanapun proses pembangunan ke depan membutuhkan partisipasi semua pihak dan kalau perasaan kecewa itu bisa diredam, maka partisipasi masyarakat akan makin kuat dalam bersinergi dengan pemerintahan Jokowi dalam memajukan bangsa ini," ucap Jeirry. 

Baca juga: Mereka yang Kecewa dan Maaf Jokowi soal Formasi Kabinet Indonesia Maju...

Adapun Presiden Jokowi meminta maaf jika ada pendukungnya yang tidak terakomodasi untuk masuk ke dalam Kabinet Indonesia Maju saat membuka Musyawarah Besar X Pemuda Pancasila di Jakarta, Sabtu (26/10/2019).

"Mungkin sebagian yang hadir ada yang kecewa. Mohon maaf tak bisa mengakomodasi semuanya," kata Jokowi.

Turut hadir dalam acara itu kader Pemuda Pancasila yang juga Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO).

Partai Hanura yang dipimpin OSO pada Pilpres 2019 lalu mendukung Jokowi dan Ma'ruf Amin, tetapi hingga saat ini Jokowi belum memberikan jatah kursi kader partai tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Nasional
Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Nasional
Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Nasional
Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Nasional
PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

Nasional
Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Nasional
Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Nasional
Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Nasional
PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com