Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Agenda Prioritas, Anggaran, Dukungan Publik, hingga Dukungan Parpol Dinilai Jadi Syarat Efektifnya Kabinet

Kompas.com - 25/10/2019, 13:16 WIB
Christoforus Ristianto,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Departemen Politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menilai, ada sejumlah hal yang harus dilakukan jika ingin pemerintahan Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024 berjalan efektif.

Melihat susunan kabinet, tutur Arya, prasyarat pertama untuk efektivitas kinerja kabinet yakni prioritas agenda yang jelas.

"Karena agenda prioritas jadi tujuan sekaligus alat evaluasi presiden. Semoga yang dipilih oleh Pak Jokowi adalah seorang eksekutor," ujar Arya ketika dihubungi wartawan, Jumat (25/10/2019).

 

Selain itu, menurut dia, agenda prioritas harus didukung anggaran yang kuat. Arya pun mengapresiasi Jokowi yang kembali memilih Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. 

Baca juga: Ketua MPR Bambang Soesatyo: Kabinet Indonesia Maju The Dream Team

Ia menilai, menteri keuangan adalah sektor yang harus diisi oleh orang non-partai. Sejauh ini, kinerja Sri Mulyani pun baik.

"Tradisi ini perlu dilanjutkan dan diperluas pada sejumlah agenda prioritas yang telah ditetapkan presiden," ucap dia. 

Selain itu, Arya menilai diperlukan dukungan politik yang cukup dari parpol. Ia menuturkan, jumlah koalisi pemerintah saat ini sudah cukup aman dengan masuknya Gerindra.

"Dengan dukungan enam partai, jika sewaktu-waktu ada satu partai yang tak bisa bersama pemerintah dalam isu kebijakan tertentu, dukungan politik presiden masih tersisa lima partai. Jumlah ini tetap cukup untuk memuluskan agenda presiden di legislatif," papar dia.

Kemudian, dukungan publik yang cukup. Arya menyebutkan, ada tanda-tanda dukungan publik tak sekuat awal pemerintahan Jokowi jilid pertama karena jelang akhir pemerintahanya bersama Jusuf Kalla terdapat sejumlah kontroversi, seperti revisi UU KPK dan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang ditolak masyarakat.

"Jika angka dukungan publik kurang tinggi, sulit bagi Jokowi untuk meminta bantuan masyarakat saat dia berhadapan dengan kekuatan parpol," kata dia. 

Baca juga: Indef: The Right Man on The Right Place Tak Terwujud dalam Kabinet Indonesia Maju

Hal lainnya, ketersediaan birokrasi yang mendukung. Menurut dia, salah satu kunci efektivitas kabinet ada di birokrasi.

"Jika Jokowi tak segera benahi, birokasi masih bisa penghalang utama agenda prioritas yang telah ditetapkan," ucap Arya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com