Serahkan Jabatan Ke Prabowo, Ryamizard Pesan soal Bela Negara hingga Ancaman Khilafah

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan periode 2014-2019 Ryamizard Ryacudu menyampaikan sejumlah program yang telah digagas kementeriannya. Ia berharap sejumlah program itu dilanjutkan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan yang baru.

Hal itu diungkapkan Ryamizard saat memberikan sambutan dalam acara kenal pamit seusai serah terima jabatan (Sertijab) Menteri Pertahanan di Gedung AH. Nasution, Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Kamis (24/10/2019).

"Jadi yang pertama kita lakukan, Bapak Prabowo, adalah masalah bela negara. Karena masalah bela negara itu sangat penting," ujar Ryamizard.

Baca juga: Presiden Jokowi Ungkap Alasan Pilih Prabowo sebagai Menhan

Ryamizard menuturkan, dirinya menginisiasi program bela negara sejak awal 2014. Saat program tersebut diguliarkan, muncul pro dan kontra di tengah masyarakat.

Lantas Ryamizard bercerita pernah dipanggil Presiden Joko Widodo. Presiden meminta Ryamizard melakukan sosialiasi program bela negara dan menetapkan dasar hukumnya.

Berdasarkan data dari Kementerian Pertahanan, hingga Juli 2019 telah program bela negara telah menghasilkan 83.458.532 kader.

Selain itu, Kemhan telah menandatangani MoU dengan 12 kementerian/lembaga, 39 perguruan tinggi dan 37 ormas untuk secara sinergi menyelenggarakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara.

"Pada akhir September 2014 saya mulai menyuarakan bela negara. Orang ribut. Ada kontra dan ada yang tidak kontra, eggak apa-apa," ucap Ryamizard.

Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu kemudian menyinggung program latihan gabungan Trimatra.

Latihan gabungan antara TNI AU, AL dan AU ini bertujuan untuk menanggulangi ancaman terorisme.

Baca juga: Rampung, Ryamizard Serah Terima Jabatan Menteri Pertahanan ke Prabowo

Setelah itu Ryamizard menekankan soal masalah radikalisme, terutama ancaman dari kelompok ISIS dan kelompok yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan khilafah.

Ia mengatakan, saat ini paham radikalisme telah merasuk ke seluruh elemen masyarakat. Mulai dari institusi TNI, Pegawati Negeri Sipil (PNS), lembaga pendidikan hingga BUMN.

"Saya sampaikan pada waktu di Mabes TNI ini sudah terpapar 3 persen. Bayangkan, dari jumlahnya berapa banyak, belum PNS dan mahasiswa, BUMN sendiri banyak," kata Ryamizard.

"Pokoknya sekarang kita mohon Pak Prabowo agar dilanjutkan dan jangan sampai meningkat lagi perkembangannya. Nah ini adalah pekerjaan rumah kita Pak Prabowo. Kita stop ini bertambahnya di TNI dan keluarga besar," ucapnya.

Baca juga: Prabowo Jadi Menhan, HAM Dinilai Hanya Jadi Komoditas Politik

Selain Prabowo, hadir dalam acara tersebut mantan Wakil Presiden Try Sutrisno, Menko Polhukan Mahfud MD, mantan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Hadir pula Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto beserta seluruh Kepala Staf TNI.