Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sertijab, Tjahjo Kumolo Kembalikan Jabatan Menkumham ke Yasonna Laoly

Kompas.com - 23/10/2019, 16:51 WIB
Christoforus Ristianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana tugas Menteri Hukum dan HAM Tjahjo Kumolo melakukan serah terima jabatan kepada Yasonna Hamonangan Laoly sebagai Menkumham periode 2019-2024.

Serah terima jabatan digelar di Kantor Kemenkumham, Jakarta Selatan, sekitar pukul 14.00 WIB, Rabu (23/10/2019).

Tjahjo dan Yasonna menandatangani surat pergantian jabatan, disaksikan jajaran pejabat Kemendagri. Keduanya lantas menyampaikan sambutan secara bergantian.

Baca juga: Profil Yasonna H Laoly, Menteri Hukum dan HAM

Kepada Yasonna, Tjahjo mengucapkan selamat untuk mengemban kembali tugas sebagai Menkumham seperti pada periode 2014-2019.

Tjaho sempat memimpin Kemenkumham selama 23 hari sejak 1 Oktober usai Yasonna mengundurkan diri dari posisi menteri pada 27 September 2019 karena terpilih sebagai anggota DPR RI.

Tjahjo mengaku ada beberapa pengalaman menarik selama menjadi Menkumham.

"Pengalaman menarik, beberapa rancangan UU harus saya tanda tangan dua kali, sebagai Mendagri dan Plt Menkumham. Mendagri teken semua UU di berbagai kementerian dan saya tandatangan sebanyak 400 lembar aturan UU yang ada saat itu," ujar Tjahjo yang sebelumnya jadi Mendagri di periode 2014-2019 dan kini di periode baru sebagai Menteri Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (MenpanRB).

Baca juga: Kontroversi Yasonna Laoly, Tolak Rombak RKUHP hingga Sebut Dian Sastro Bodoh

Sementara Yasonna mengucapkan terima kasih kepada Tjahjo karena telah memimpin Kemenkumham selama 23 hari. Ia mengaku kinerja Tjahjo cukup baik.

"Terima kasih atas bantuan Pak Tjahjo yang telah memimpin kementerian ini selama 23 hari. Semua berlangsung dengan baik di bawah Pak Tjahjo, sekarang saya kembali dipercaya Bapak Presiden untuk memimpin Kemenkumham periode 2019-2024," tutur Yasonna.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com