Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Prabowo Lebih Paham soal Pertahanan Dibanding Saya

Kompas.com - 23/10/2019, 10:17 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengumumkan nama-nama menteri kabinet Indonesia Maju di Halaman Istana Merdeka Jakarta, Rabu (23/10/2019).

Salah satunya, Jokowi memperkenalkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan.

"Menteri Pertahanan Bapak Prabowo Subianto," kata Jokowi.

Prabowo lantas berdiri dan memberikan salam hormat kepada Jokowi.

Baca juga: Prabowo Subianto, Kalah Pilpres Berkali-kali Kini Jadi Menhan Jokowi

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu tak memberikan pesan kepada Prabowo yang merupakan rivalnya di Pilpres 2014-2019.

Padahal Jokowi memberi pesan singkat tiap kali memperkenalkan menteri lainnya.

Jokowi menilai bahwa mantan Danjen Kopassus itu lebih mengetahui tugas di bidang pertahanan dibanding dirinya.

Baca juga: Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Pecinta SUV

"Saya kira tugas beliau saya tidak usah menyampaikan. Beliau lebih tahu daripada saya," ujar Jokowi.

Prabowo menggantikan mantan KSAD Ryamizard Ryacudu yang sebelumnya menjabat sebagai Menhan di Kabinet Kerja.

Usai mengumumkan para menteri barunya, Jokowi akan langsung melantik jajaran kabinet kerja di Istana Negara Jakarta.

Kompas TV Jenderal (Purn) Fachrul Razi menyebut dirinya akan mengisi posisi Menteri Jokowi-Ma’ruf Amin. Melihat sejarahnya, Fachrul pernah teken surat pemberhentian Prabowo Subianto dari TNI. Surat pemberhentian Prabowo pernah beredar pada Juni 2014. Surat dibuat dan ditandatangani pada 21 Agustus 1998 oleh jajaran Dewan Kehormatan Perwira (DKP) termasuk Fachrul Razi. Fachrul adalah pria kelahiran Aceh, 26 Juli 1947. Dia pernah menjabat Gubernur Akademi Militer (1996-1997), Asisten Operasi Kepala Staf Umum ABRI (1997-1998), Kepala Staf Umum ABRI (1998-1999), Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan (1999), dan Wakil Panglima TNI (1999-2000). #FachrulRazi #MenteriJokowi #KabinetJokowi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com