Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pakar: Kabinet Lama Jokowi Masih Menjabat hingga Menteri Baru Dilantik

Kompas.com - 22/10/2019, 11:11 WIB
Christoforus Ristianto,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum tata negara Refly Harun menyatakan, menteri Kabinet Kerja Jilid I saat ini masih berstatus sebagai menteri.

Namu, para menteri tidak boleh mengambil kebijakan strategis.

"Mereka (menteri Kabinet Kerja I) masih menjabat. Jabatan menteri itu terhitung sejak pelantikan hingga berakhirnya masa jabatan dan dilantiknya menteri yang baru. Jadi tidak ada kekosongan menteri," ujar Refli ketika dihubingi, Selasa (22/10/2019).

Baca juga: Sri Mulyani Tetap Jabat Menteri Keuangan di Periode Kedua Jokowi

Refli menjelaskan, merujuk Pasal 16 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, ditentukan bahwa pembentukan kementerian paling lama 14 hari kerja sejak Presiden mengucapkan sumpah atau janji yang dilakukan pada 20 Oktober lalu.

"Dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 16 tersebut, pengumumam kabinet masa jabatan 2019- 2024 hanya bisa dilakukan Presiden Joko Widodo sebagai Presiden masa jabatan 2019-2024 setelah terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2019," papar Refli.

Mengenai pelarangan membuat kebijakan strategis, lanjut Refli, hal itu sudah disampaikan Presiden Jokowi pada awal Oktober lalu.

Diketahui, pada pengujung berakhir masa jabatannya periode 2014-2019, Presiden Jokowi meminta para menterinya tidak mengambil kebijakan strategis karena masa pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla akan habis pada 20 Oktober atau tersisa 18 hari lagi.

Baca juga: Membaca Wajah Kabinet Jokowi Jilid 2 dari Mereka yang Dipanggil ke Istana...

"Sejak satu bulan ini, Presiden meminta para menterinya untuk tidak mengambil langkah-langkah strategis yang berdampak jangka panjang," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (2/10/2019).

Presiden, kata Pramono, meminta para menteri fokus saja menyelesaikan program yang sudah ditetapkan. Adapun kebijakan strategis baru diambil setelah Jokowi bersama Ma'ruf Amin dilantik dan kabinet baru disusun.

"Dengan demikian, dalam waktu 18 hari ini selesaikan hal-hal berkaitan dengan kebijakan yang belum terselesaikan, misalnya ketika Presiden meminta Menko Perekonomian untuk menyelesaikan berkaitan simplifikasi perizinan," kata dia.

Sehari setelah dilantik sebagai kepala negara, Presiden Jokowi sendiri memanggil sejumlah tokoh ke Istana Kepresidenan. Mereka disebut sebagai calon menteri yang akan mengisi Kabinet Kerja Jilid 2.

Tokoh yang dipanggil pada Senin ialah mantan Ketua MK Mahfud MD, bos Gojek Nadiem Makarim, pengusaha Erick Thohir, bos Net TV Wishnutama, dan Komisaris Utama PT Adhi Karya Fadjroel Rachman.

Baca juga: Jokowi Susun Kabinet, Rupiah Menguat

Tampak hadir pula Menteri Perindustrian sekaligus Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto beserta wakilnya Edhy Prabowo.

Sementara pemanggilan berlanjut pada Selasa ini. Tokoh yang dipanggil ialah mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani, mantan Gubernur Sulawesi Selatan dua periode Syahrul Yasin Limpo, dan mantan Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita.

Hadir pula mantan Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya serta Wakil Bendahara Umum PDI-P Juliari Batubara. 

 

Kompas TV Iring-iringan mobil yang membawa Joko Widodo ke Gedung DPR, tempatnya dilantik pun meluncur melalui jalan protokol yang sudah disterilisasi.<br /> <br /> Tidak seperti lima tahun lalu, saat Jokowi pertama kali dilantik menjadi presiden, ada karnaval relawan yang mengikuti iringan mobil presiden.<br /> <br /> Kali ini, para relawan hanya menunggu di sepanjang jalan yang dilewati Jokowi dari Istana Negara menuju Gedung DPR di kawasan Senayan Jakarta. #PelantikanPresiden #Jokowi #JokoWidodo
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com