Sri Mulyani Tetap Jabat Menteri Keuangan di Periode Kedua Jokowi

Kompas.com - 22/10/2019, 10:34 WIB
Presiden Joko Widodo kembali memanggil sejumlah tokoh yang menjadi calon menteri, Selasa (22/10/2019) hari ini. Tokoh pertama yang datang adalah Sri Mulyani, Menteri Keuangan di Kabinet Kerja Jokowi-Jk. KOMPAS.com/IhsanuddinPresiden Joko Widodo kembali memanggil sejumlah tokoh yang menjadi calon menteri, Selasa (22/10/2019) hari ini. Tokoh pertama yang datang adalah Sri Mulyani, Menteri Keuangan di Kabinet Kerja Jokowi-Jk.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sri Mulyani akan tetap menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Kerja Jilid 2

Demikian diungkapkan Sri sendiri seusai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/10/2019).

"Presiden meminta saya menyampaikan ke media, beliau menugaskan saya tetap menjadi Menteri Keuangan," kata Sri Mulyani.

Sri pun menyatakan siap untuk kembali mengemban tugas sebagai Menkeu layaknya saat periode pertama Jokowi bersama Jusuf Kalla.


Baca juga: Berkemeja Putih ke Istana, Ini Profil Singkat Sri Mulyani

"Suatu kehormatan untuk membantu presiden dan wapres," kata dia.

Soal apakah akan meneruskan atau merevisi kebijakannya di bidang keuangan negara, Sri menegaskan, sebuah rencana kebijakan bersifat dinamis. 

Oleh sebab itu, apa pun kebijakan yang akan dikeluarkan bukan didasarkan pada jabatan baru atau periode kepemimpinan baru, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada.  

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Nasional
RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

Nasional
Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Nasional
Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Nasional
Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Nasional
Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Nasional
Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Nasional
Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Nasional
Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Nasional
Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Nasional
Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Nasional
Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Nasional
Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Nasional
Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X