Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
SOROT POLITIK

Perempuan Politisi Golkar Bicara soal Keterwakilan Perempuan di Kabinet

Kompas.com - 22/10/2019, 10:32 WIB
Kurniasih Budi

Editor

KOMPAS.com - Selepas pelantikan, Presiden Joko Widodo langsung memanggil sejumlah tokoh, baik dari kalangan profesional maupun politisi yang berpotensi membantu pemerintahannya.

Politisi dari Partai Golkar pun sudah menghadap Presiden Jokowi sejak Senin (21/10/2019).

Mencermati perkembangan rekrutmen menteri yang dilakukan Presiden, Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) mendukung langkah Joko Widodo yang memperhatikan keterwakilan perempuan di kabinet.

"KPPG mendukung dan mengapresiasi sebesar-besarnya atas sikap Presiden RI Joko Widodo yang akan memberi alokasi atau porsi satu perempuan dari Partai Golkar yang akan bergabung di kabinet ke depan," kata Ketua KPPG Hetifah Sjaifudian dalam pernyataan tertulis, Selasa (22/10/2019).

Perempuan politisi Partai Golkar yang tergabung dalam KPPG siap menyumbangkan kader perempuan potensial, dengan kapasitas, profesionalitas, dedikasi, dan integritas yang telah teruji untuk ikut berkiprah mengisi kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin.

Ketua Umum Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) Hetifah Sjaifudian mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo yang akan memberikan satu posisi menteri untuk perempuan dari Partai Golkar untuk periode 2019-2024DOK. Humas Partai Golkar Ketua Umum Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) Hetifah Sjaifudian mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo yang akan memberikan satu posisi menteri untuk perempuan dari Partai Golkar untuk periode 2019-2024

“Hal ini sejalan juga dengan suara organisasi perempuan yang peduli tentang representasi perempuan di politik dalam hal ini di kabinet,” ujarnya.

Kesatuan Perempuan Partai Golkar pun mengimbau, Partai Golkar dan seluruh komponen bangsa untuk terus berjuang meningkatkan keterwakilan perempuan yang bermakna dalam setiap sendi kehidupan bernegara demi kemajuan bangsa.

“Perempuan hendaknya jangan hanya dijadikan alat untuk mendulang suara, namun perlu diberi kesempatan ketika menyusun posisi strategis di legislatif maupun eksekutif,” ujar Hetifah .

Sebelumnya, Presiden Jokowi memiliki 8 menteri perempuan di Kabinet Kerja 2014-2019. Selain itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indarparawansa juga pernah menjabat Menteri Sosial.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com