Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Surya Paloh: Nasdem Paling Lucu, Enggak Dikasih Tahu Dapat Menteri Apa

Kompas.com - 20/10/2019, 14:09 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengaku, belum ada pembicaraan soal jatah menteri bagi kader Nasdem dengan Presiden Joko Widodo.

Padahal, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden sudah di depan mata.

"Terus terang saja, yang paling lucu ini Nasdem. Enggak dikasih tahu (dapat kursi menteri apa), belum, belum ada sampai hari ini," kata Surya saat di acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Gedung DPR/MPR RI, Minggu (20/10/2019).

Surya mengakui, beberapa waktu lalu dirinya memang bertemu Presiden Jokowi.

Tetapi, pertemuan itu tidak menyinggung spesifik soal jatah menteri bagi Nasdem.

Baca juga: Pengamat: Koalisi Belum Tentu Berujung Jatah Menteri bagi Kader

Oleh sebab itu, Surya juga mengaku bingung ketika ada kader partainya yang bertanya soal jatah menteri bagi Nasdem.

"Belum ada bicara soal kursi kabinet, saya jujur pada kalian. Kalau pasukan di bawah tanya di kementerian mana, saya sebagai ketua umum enggak tahu," kata dia.

Ketika ditanya soal kader yang disiapkan Nasdem, Surya juga enggan menjawab.

Surya yang berlatar belakang pengusaha tersebut mengaku, dirinya menerima apapun yang diberikan kepala negara.

"Saya pikir apapun yang diberikan presiden, portofolio apapun, kita terima aja itu," kata dia.

 

Kompas TV Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengklaim PDI-P memperoleh jatah menteri terbanyak di kabinet Joko Widodo-Ma&#39;ruf Amin. Hasto mengklaim Jokowi telah menentukan nama-nama menteri, dan kader PDI-P mendominasi posisi menteri dari partai politik.<br /> <br /> Meski demikian, Hasto enggan menyebut jumlah dan nama menteri dari kader PDI-P. Menurutnya, pengurus parpol sudah mengusulkan sejumlah nama ke Presiden Joko Widodo.<br /> <br /> Bagi Hasto, ada 5 pintu untuk menjadi menteri dari partai politik, profesional,kepala daearah, dan ASN, serta dari tokoh masyarakat.<br /> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br /> <!--[endif]-->
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com