Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Calon Menteri Jokowi, Rekam Jejak Tokoh Patut Jadi Pertimbangan

Kompas.com - 18/10/2019, 20:44 WIB
Anggara Wikan Prasetya,
Kurniasih Budi

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Latar belakang pendidikan seseorang bukan menjadi satu-satunya pertimbangan presiden dalam memilih menteri untuk membantu tugasnya.

“Pendidikan perlu menjadi pertimbangan presiden menentukan atau memilih menteri. Namun menurut saya, track record atau pengalaman kerja orang tersebut lebih penting,” kata anggota DPR RI, Putra Nababan, dalam pernyataan tertulis, Jumat (18/10/2019).

Menurut dia, rekam jejak dan pengalaman agar menteri dapat menggerakkan birokrasi dan bersinergi dengan kementerian lain.

Baca juga: Wakil Ketua DPR: Hukum Internasional Harus Lindungi Bangsa yang Lemah

Politisi PDI Perjuangan itu yakin Presiden Jokowi mampu membentuk kabinet dan memilih sosok yang tepat sebagai menteri yang akan membantunya lima tahun ke depan.

Menurut dia, Presiden Joko Widodo telah berpengalaman, meski masih berkonsultasi dengan berbagai pihak, termasuk partai politik dan partai pendukungnya.

Susi jadi contoh

Putra mencontohkan pemilihan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, pada periode sebelumnya.

Meski latar belakang pendidikan Menteri Susi cukup kontroversial dan tidak sesuai banyak pihak, imbuh dia, pilihan tersebut menurut dia tidaklah salah.

Latar belakang dan pengalaman Menteri Susi membuatnya mampu menjalankan tugas dengan baik.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi PudjiastutiKOMPAS/ HENDRA A SETYAWAN Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti

Putra kembali menekankan jika pendidikan tinggi bukanlah jaminan seseorang akan sukses memimpin kementerian.

Meski demikian, ia melanjutkan, pendidikan tetap menjadi suatu pertimbangan penting.

“Menurut saya, yang ideal adalah kombinasi pendidikan dan latar belakang pengalaman kerja orang tersebut harus mampu menggerakkan birokrasi dan bersinergi dengan kementerian lainnya,” imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com