Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ikatan Keluarga Orang Hilang Minta Jokowi Tak Libatkan Prabowo di Pemerintahan

Kompas.com - 18/10/2019, 16:42 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (Ikohi) meminta Presiden Joko Widodo tak melibatkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam pemerintahan periode keduanya.

Pernyataan sikap Ikohi ini merespon situasi politik beberapa waktu belakangan yang menunjukan sinyal bergabungnya Prabowo ke koalisi pemerintahan.

"Ikohi mengingatkan kepada presiden terpilih untuk periode kedua untuk Jokowi jangan melibatkan Prabowo subianto dalam kabinet," kata Sekretaris Jenderal Ikohi Zaenal Muttaqin dalam konferensi pers di kantor Amnesty Internasional Indonesia, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (18/10/2019).

Baca juga: [Video] Perpisahan Kabinet Jokowi-JK

Ikohi menolak Prabowo bergabung lantaran Prabowo mereka nilai sebagai seorang pelanggar HAM.

Menurut Ikohi, berbahaya jika seorang pelanggar HAM dilibatkan sebagai pembuat kebijakan dan memegang kekuasaan di pemerintahan.

Hal itu bakal menghambat Jokowi untuk merealisasikan janji-janjinya mengungkap kasus pelanggaran HAM masa lalu.

"Kami tidak ingin Presiden Jokowi di periode kedua melakukan kecerobohan, tindakan yang akan mengancam melakukan kebijakan politik dan akan mengancam tidak dipenuhinya janji-janjinya," ujar Zaenal.

Baca juga: Soal Kabinet Kerja Jilid 2, Ini 4 Kriteria Menteri Jokowi...

Tidak hanya itu, Ikohi juga meminta Jokowi bersikap lebih tegas di periode keduanya.

Sebab, Ikohi menilai, di periode pertama Jokowi upaya pengungkapan pelanggaran HAM tidak berjalan.

Hal ini tidak lepas dari orang-orang yang duduk di jabatan strategis pemerintahan, seperti Jaksa Agung yang berasal dari kalangan parpol, dan Menko Polhukam yang diduga sebagai seorang pelanggar HAM.

"Jokowi harus jadi presiden yang teguh dan prinsip," kata Zaenal.

Baca juga: Bocoran soal Kabinet Kerja Jilid 2 dari Jokowi...

Sinyal bergabungnya Prabowo Subianto ke koalisi Jokowi kian menguat beberapa waktu terakhir.

Setelah bertemu dengan Presiden Jokowi pada Jumat (11/10/2019) lalu, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto melakukan safari politik ke beberapa ketum parpol.

Minggu (13/10/2019) malam lalu, Prabowo bertemu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di kediaman Paloh, Permata Hijau, Jakarta Selatan.

Baca juga: Thomas Lembong: Kabinet Baru Bakal Langsung Lari...

Safari politik Prabowo berlanjut ke ketum parpol lainnya. Senin (14/10/2019) malam, Prabowo menemui Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Cak Imin.

Hal ini dinilai menjadi "karpet merah" bagi Gerindra untuk merapat ke koalisi.

Kompas TV Presiden terpilih Joko Widodo kembali melemparkan teka-teki kepada publik terkait susunan Kabinet Kerja Jilid II. Melalui akun media sosialnya, Presiden Jokowi meminta masyarakat bersabar karena susunan kabinet akan diumumkan sebentar lagi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com