Ketua DPP PDI-P Sebut Masuknya Anggota Baru ke Koalisi Pemerintah Bukan Hal Tabu

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDI-P) Ahmad Basarah menilai, bergabungnya partai di luar pendukung pemerintah ke koalisi pemerintahan bukanlah hal tabu.

Menurut Basarah, dalam sistem Demokrasi Pancasila, oposisi hanya ada saat Pilpres.

"Selesai Pemilu maka selesai sudah blok-blok itu, dengan demikian kalau akhirnya salah satu partai di luar Koalisi Indonesia Kerja masuk dalam kabinet Pak Jokowi, bukan satu hal yang tabu dalam sistem demokrasi kita," kata Basarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/10/2019).

Baca juga: Golkar Tolak Gerindra?

Basarah mengatakan, Presiden Joko Widodo sudah berpengalaman dengan kondisi bergabungnya partai di luar pemerintahan ke koalisi pengusung dan pendukungnya.

Seperti diketahui, partai-partai pendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di Pemilu 2014, yakni Golkar, PPP, dan PAN memutuskan bergabung dengan koalisi pemerintah. Prabowo-Hatta merupakan pesaing Jokowi-Jusuf Kalla pada Pilpres 2014. 

"Jadi kalau hari ini juga terjadi partai di luar koalisi indonesia kerja bergabung di pemerintahan Jokowi bukan suatu hal yang baru dalam sistem demokrasi kita," ujarnya.

Kendati demikian, Basarah mengatakan, PDI-P menyerahkan sepenuhnya keputusan akhir kepada Jokowi.

"Baik dalam menentukan kabinet maupun dalam menentukan apakah akan melibatkan atau tidak melibatkan partai partai politik di luar Koalisi Indonesia Kerja," imbuhnya.

Baca juga: SBY Tidak Ikuti Langkah Prabowo Sowan ke Parpol Koalisi Jokowi

Adapun, Partai Gerindra disebut-sebut akan merapat ke koalisi pemerintah. Hal itu terlihat pada safari politik Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto ke beberapa pimpinan partai pendukung pemerintah.

Awalnya, Prabowo bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jum'at (11/10/2019). Setelah pertemuan itu, Prabowo kian gencar mengunjungi pimpinan parpol dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK).