SBY Tidak Ikuti Langkah Prabowo Sowan ke Parpol Koalisi Jokowi

Kompas.com - 16/10/2019, 10:33 WIB
Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (10/10/2019). ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/foc. ANTARA FOTO/Puspa PerwitasariPresiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (10/10/2019). ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/foc.
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan menyatakan, ketua umumnya Susilo Bambang Yudhoyono tidak akan sowan ke ketua umum partai politik pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

SBY tidak akan mengikuti langkah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

"Ya setiap partai punya kebijakan sendiri. Tidak bisa disamaratakan. Kalau partai A begini, Partai Demokrat begini. Beda," kata Syarief Hasan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (16/10/2019).

Pada pekan lalu, SBY dan Prabowo sama-sama bertemu dengan Jokowi di Istana Kepresidenan.

Baca juga: Pertemuan Jokowi-Prabowo Penuh Tawa, Beda Saat Bertemu SBY...

Meski belum ada keputusan final, namun Jokowi mengakui bahwa pertemuan itu membahas peluang kedua partai untuk masuk ke kabinetnya bersama Ma'ruf Amin.

Usai pertemuan itu, Prabowo "bergerilya" mendatangi parpol pendukung Jokowi-Ma'ruf.

Mereka yang didatangi adalah Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, serta Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

"Itu urusannya Pak Prabowo sendiri. Kami tidak ikut-ikutan dalam hal ini, silakan saja enggak apa-apa. Pada dasarnya kan kalau pemimpin bangsa ketemu, ini kan bagus," ujarnya.

Baca juga: Beda Sikap Jokowi Saat Bertemu Dinilai karena Gaya Prabowo dan SBY yang Berbeda

Syarief Hasan juga enggan buka-bukaan apakah partainya sudah mengajukan nama calon menteri ke Jokowi.

Menurut dia, Partai Demokrat menyerahkan sepenuhnya ke Jokowi apakah akan memasukkan kader Partai Demokrat ke kabinet atau tidak.

"Kami serahkan sepenuhnya kepada Pak Presiden yang pemegang hak prerogatif," ujar Syarief Hasan.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPNI: Jika Satu Perawat Sakit, Negara Ini Kehilangan Kesempatan Melayani 1.000 Orang

PPNI: Jika Satu Perawat Sakit, Negara Ini Kehilangan Kesempatan Melayani 1.000 Orang

Nasional
Dugaan PPNI soal Sumber Penularan Covid-19 di Lingkungan Tenaga Medis

Dugaan PPNI soal Sumber Penularan Covid-19 di Lingkungan Tenaga Medis

Nasional
Kejagung Periksa 3 Pengusaha Ekspedisi Laut Terkait Kasus Impor Tekstil

Kejagung Periksa 3 Pengusaha Ekspedisi Laut Terkait Kasus Impor Tekstil

Nasional
Kasus Jiwasraya Jilid II, Kejagung Periksa Mantan Dirut BEI dan 12 Saksi Lain

Kasus Jiwasraya Jilid II, Kejagung Periksa Mantan Dirut BEI dan 12 Saksi Lain

Nasional
Doni Monardo: Apabila Data Pasien Covid-19 Dibuka, Itu Sangat Membantu

Doni Monardo: Apabila Data Pasien Covid-19 Dibuka, Itu Sangat Membantu

Nasional
Usai Dicecar Hakim soal Janji Hadirkan Ki Gendeng, Kuasa Hukum Cabut Gugatan UU Pemilu

Usai Dicecar Hakim soal Janji Hadirkan Ki Gendeng, Kuasa Hukum Cabut Gugatan UU Pemilu

Nasional
Mahfud MD: Shalat Idul Adha dan Penyembelihan Hewan Kurban Harus dengan Protokol Kesehatan

Mahfud MD: Shalat Idul Adha dan Penyembelihan Hewan Kurban Harus dengan Protokol Kesehatan

Nasional
Ini Prediksi Terbaru Jokowi Soal Puncak Covid-19 di Indonesia...

Ini Prediksi Terbaru Jokowi Soal Puncak Covid-19 di Indonesia...

Nasional
Kemenkes Belum Atur Sanksi Terkait Pelanggaran Batas Tertinggi Biaya Rapid Test

Kemenkes Belum Atur Sanksi Terkait Pelanggaran Batas Tertinggi Biaya Rapid Test

Nasional
Djoko Tjandra Dianggap Imigrasi Penuhi Kriteria, Apa Syarat Pembuatan Paspor?

Djoko Tjandra Dianggap Imigrasi Penuhi Kriteria, Apa Syarat Pembuatan Paspor?

Nasional
Polisi Tetapkan Satu Tersangka Kasus Penipuan Proyek Asian Games 2018

Polisi Tetapkan Satu Tersangka Kasus Penipuan Proyek Asian Games 2018

Nasional
Gugus Tugas Covid-19 dan KLHK Kerja Sama Tangani Limbah APD

Gugus Tugas Covid-19 dan KLHK Kerja Sama Tangani Limbah APD

Nasional
Targetkan Tes Covid-19 Tembus 30.000 per Hari, Ini Upaya Gugus Tugas

Targetkan Tes Covid-19 Tembus 30.000 per Hari, Ini Upaya Gugus Tugas

Nasional
Jokowi Sebut 18 Lembaga akan Dibubarkan Dalam Waktu Dekat

Jokowi Sebut 18 Lembaga akan Dibubarkan Dalam Waktu Dekat

Nasional
Soal Djoko Tjandra, Mendagri: Yang Salah Itu Kenapa Bisa Masuk Indonesia

Soal Djoko Tjandra, Mendagri: Yang Salah Itu Kenapa Bisa Masuk Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X