Kompas.com - 16/10/2019, 10:33 WIB
Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (10/10/2019). ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/foc. ANTARA FOTO/Puspa PerwitasariPresiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (10/10/2019). ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/foc.
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan menyatakan, ketua umumnya Susilo Bambang Yudhoyono tidak akan sowan ke ketua umum partai politik pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

SBY tidak akan mengikuti langkah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

"Ya setiap partai punya kebijakan sendiri. Tidak bisa disamaratakan. Kalau partai A begini, Partai Demokrat begini. Beda," kata Syarief Hasan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (16/10/2019).

Pada pekan lalu, SBY dan Prabowo sama-sama bertemu dengan Jokowi di Istana Kepresidenan.

Baca juga: Pertemuan Jokowi-Prabowo Penuh Tawa, Beda Saat Bertemu SBY...

Meski belum ada keputusan final, namun Jokowi mengakui bahwa pertemuan itu membahas peluang kedua partai untuk masuk ke kabinetnya bersama Ma'ruf Amin.

Usai pertemuan itu, Prabowo "bergerilya" mendatangi parpol pendukung Jokowi-Ma'ruf.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Mereka yang didatangi adalah Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, serta Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

"Itu urusannya Pak Prabowo sendiri. Kami tidak ikut-ikutan dalam hal ini, silakan saja enggak apa-apa. Pada dasarnya kan kalau pemimpin bangsa ketemu, ini kan bagus," ujarnya.

Baca juga: Beda Sikap Jokowi Saat Bertemu Dinilai karena Gaya Prabowo dan SBY yang Berbeda

Syarief Hasan juga enggan buka-bukaan apakah partainya sudah mengajukan nama calon menteri ke Jokowi.

Menurut dia, Partai Demokrat menyerahkan sepenuhnya ke Jokowi apakah akan memasukkan kader Partai Demokrat ke kabinet atau tidak.

"Kami serahkan sepenuhnya kepada Pak Presiden yang pemegang hak prerogatif," ujar Syarief Hasan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Pertimbangan MK Tolak Gugatan Terkait UU Minerba

Ini Pertimbangan MK Tolak Gugatan Terkait UU Minerba

Nasional
Periksa Kepsek SMA 8 Tangsel, KPK Dalami Dugaan Adanya Calo Pengadaan Tanah SMKN 7

Periksa Kepsek SMA 8 Tangsel, KPK Dalami Dugaan Adanya Calo Pengadaan Tanah SMKN 7

Nasional
Jadi Tersangka Kasus Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Ditahan Kejagung

Jadi Tersangka Kasus Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Ditahan Kejagung

Nasional
KTT ASEAN Plus Three, Jokowi Tekankan Perlunya Dana Darurat Kesehatan Kawasan

KTT ASEAN Plus Three, Jokowi Tekankan Perlunya Dana Darurat Kesehatan Kawasan

Nasional
Epidemiolog Minta Pemerintah Gencarkan Imbauan Prokes Saat Libur Nataru

Epidemiolog Minta Pemerintah Gencarkan Imbauan Prokes Saat Libur Nataru

Nasional
Ini Kriteria Jubir Jokowi Menurut Johan Budi...

Ini Kriteria Jubir Jokowi Menurut Johan Budi...

Nasional
Hasto Sebut Megawati dan Jokowi Diserang Pihak yang Ingin Rusak PDI-P

Hasto Sebut Megawati dan Jokowi Diserang Pihak yang Ingin Rusak PDI-P

Nasional
Eks Dirut Tersangka Dugaan Korupsi Perum Perindo, Ini Perannya Menurut Kejagung

Eks Dirut Tersangka Dugaan Korupsi Perum Perindo, Ini Perannya Menurut Kejagung

Nasional
Disebut Layak Jadi Jubir Jokowi, Johan Budi: Saya Sudah Pernah, Sebaiknya Orang Lain

Disebut Layak Jadi Jubir Jokowi, Johan Budi: Saya Sudah Pernah, Sebaiknya Orang Lain

Nasional
KPK Gelar Raker di Yogyakarta, Sekjen: Harmonisasi Regulasi Pasca Pegawai Jadi ASN

KPK Gelar Raker di Yogyakarta, Sekjen: Harmonisasi Regulasi Pasca Pegawai Jadi ASN

Nasional
'Generasi Muda Peduli Pesisir dan Sungai', Aksi BRSDM Wujudkan Ekonomi dan Laut Sehat

"Generasi Muda Peduli Pesisir dan Sungai", Aksi BRSDM Wujudkan Ekonomi dan Laut Sehat

Nasional
Kejagung Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi Askrindo Mitra Utama

Kejagung Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi Askrindo Mitra Utama

Nasional
Saldi Isra: Pemutusan Akses Informasi Harus Perhatikan Hak Warga

Saldi Isra: Pemutusan Akses Informasi Harus Perhatikan Hak Warga

Nasional
Dugaan Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Jadi Tersangka

Dugaan Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Jadi Tersangka

Nasional
Anggota DPR Sarankan Aturan Tes PCR Jadi Syarat Naik Pesawat Dihapus

Anggota DPR Sarankan Aturan Tes PCR Jadi Syarat Naik Pesawat Dihapus

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.