Prabowo Usulkan Dua Poin Amendemen UUD 1945, Apa Saja?

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mengatakan, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyampaikan dua poin masukan terkait rencana amendemen UUD 1945 untuk menghidupkan kembali haluan negara.

Hal itu disampaikan Prabowo saat bertemu dengan sembilan Pimpinan MPR di kediamannya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (11/10/2019).

"Yang tadi menjadi concern Pak Prabowo itu dua hal," ujar Jazilul seusai pertemuan.

Poin pertama yang disampaikan, yakni soal integrasi bangsa.

Baca juga: Prabowo Setuju Haluan Negara Dibangkitkan Lewat Amendemen UUD 1945

Hal ini menjadi sorotan lantaran polemik referendum atau hak untuk menentukan nasib sendiri yang terjadi di Papua belakangan ini.

"Dengan munculnya kasus-kasus soal Papua, sehingga ini harus diantisipasi betul," kata Jazilul.

Kedua, terkait upaya untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi.

Menurut Jazilul, Prabowo menyampaikan cara untuk membuat persentase pertumbuhan ekonomi indonesia mencapai dua digit.

"Beliau memberikan contoh salah satunya adalah penguatan di sektor pemanfaatan tanah dan lahan-lahan pertanian," kata Jazilul.

Baca juga: Pimpinan MPR Akan Bahas Rencana Amendemen UUD Saat Bertemu Prabowo

Sebelumnya, Ketua MPR Bambang Soesatyo memastikan rencana amendemen UUD 1945 akan dilakukan secara terbatas terkait haluan negara.

Menurut Bambang, haluan negara ini akan menjadi semacam pedoman pembangunan nasional dari sisi ekonomi selama 50 hingga 100 tahun ke depan.

"Terbatas maksudnya adalah lebih kepada perjalanan bangsa kita ke depan dari sisi ekonomi. Bagaimana kita bisa menciptakan ke depan ini suatu hal yang semacam cetak biru atau blue print Indonesia 50-100 tahun ke depan yang semua mengacu pada satu buku induk," ujar Bambang.

Bambang mengatakan, dalam menjalankan suatu pemerintahan, visi misi seorang pemimpin seharusnya mengacu pada peta jalan atau road map pembangunan nasional.

Dengan demikian, pembangunan nasional dapat berjalan secara berkesinambungan meski presidennya berganti.

Baca juga: Menghidupkan GBHN Dinilai Tak Harus Amendemen UUD 1945

Tidak hanya kepala negara, haluan negara yang ditetapkan oleh MPR juga harus dijalankan oleh kepala daerah.

"Seharusnya visi misi pemimpin dari mulai presiden, bupati, wali kota dan seterusnya itu harus mengacu kepada peta Jalan Indonesia yang sudah kita (MPR) gariskan ke depan," kata politisi dari Partai Golkar itu.

"Sehingga manakala ada pergantian kepala negara itu blue print-nya sama, sehingga tidak memulai lagi dari bawah. Dengan demikian diharapkan pembangunan ekonomi kita bisa cepat," ucap Bambang.