Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TNI Kerahkan 6.000 Personel Jaga Pelantikan Anggota DPR/MPR, 8.500 untuk Pelantikan Presiden-Wapres

Kompas.com - 30/09/2019, 10:31 WIB
Diamanty Meiliana

Editor

Sumber Antara

JAKARTA, KOMPAS.com - Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengerahkan 6.000 personel untuk mengamankan pelantikan anggota DPR/MPR RI pada Selasa (1/10/2019).

"Kami kerahkan 6.000 personel, untuk mempertebal di Gedung DPR/MPR RI saat pelantikan," kata Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto usai Apel Pengamanan Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (30/9/2019), dikutip dari Antara.

Sementara itu, untuk pengamanan pelantikan presiden dan wakil presiden pada tanggal 20 Oktober 2019, TNI mengerahkan sekitar 8.500 personel.

Baca juga: Polisi Tutup Jalan Menuju Depan DPR Pakai Separator dan Kawat Berduri 4 Lapis, Tak Bisa Jalan Kaki

Pengamanan dilakukan tidak hanya di Gedung DPR/MPR RI, tetapi personel dikerahkan untuk menjaga Istana Negara dan sentra-sentra ekonomi, seperti Glodok, agar masyarakat merasa aman dan nyaman.

Wilayah-wilayah yang menjadi pusat pengamanan TNI di sekitar Gedung DPR/MPR, antara lain, pintu utama DPR/MPR, Pejompongan, perempatan Slipi, Palmerah, Petamburan, Ladugi, pintu belakang Gedung DPR/MPR, dekat lampangan tembak.

"Pengamanan di Gedung DPR/MPR kami pertebal agar tidak ada masyarakat yang masuk sembarangan," katanya.

Baca juga: Mahasiswa Kembali Demo, 20.500 Personel Diturunkan Amankan Gedung DPR

Pengamanan di Palmerah fokus pada kawasan dekat stasiun lantaran di wilayah itu ada pintu masuk yang menuju masjid DPR/MPR.

"Kami perbanyak pasukan TNI/Polri agar masyarakat yang ingin melakukan unjuk rasa juga tidak membawa batu. Kami awasi di sana. Kami halau mereka kalau ingin masuk ke Gedung DPR/MPR," kata Panglima TNI.

Selain itu, tambah Hadi, TNI juga menyiapkan helikopter di Gedung DPR/MPR yang bersifat insidental.

"Mudah-mudahan pelantikan anggota DPR/MPR dan pelantikan presiden dan wakil presiden berjalan lancar," kata Panglima TNI.

Kompas TV Aksi unjuk rasa mahasiswa menolak uu kpk hasil revisi, dan sejumlah rancangan UU yang dinilai kontroversial, dituding telah diambil alih oleh pihak lain, yang ingin membuat kekacauan.<br /> Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto menuding, para perusuh ingin menggagalkan pelantikan anggota DPR, hingga pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. Mahasiswa sudah membantah terkait tudingan adanya penumpang gelap dalam aksi menolak sejumlah RUU kontroversial di DPR. Bagaimana pemerintah membuktikan adanya penumpang gelap yang dimaksud kepada publik?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Nasional
Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Nasional
Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Nasional
May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

Nasional
Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Nasional
Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran 'Game Online' Mengandung Kekerasan

Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran "Game Online" Mengandung Kekerasan

Nasional
Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi 'May Day', Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi "May Day", Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Nasional
Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi 'May Day' di Istana

Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi "May Day" di Istana

Nasional
Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Nasional
Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Nasional
Keterangan Istri Brigadir RAT Beda dari Polisi, Kompolnas Tagih Penjelasan ke Polda Sulut

Keterangan Istri Brigadir RAT Beda dari Polisi, Kompolnas Tagih Penjelasan ke Polda Sulut

Nasional
Jokowi: Selamat Hari Buruh, Setiap Pekerja adalah Pahlawan

Jokowi: Selamat Hari Buruh, Setiap Pekerja adalah Pahlawan

Nasional
Pakai Dana Kementan untuk Pribadi dan Keluarga, Kasus Korupsi SYL Disebut Sangat Banal

Pakai Dana Kementan untuk Pribadi dan Keluarga, Kasus Korupsi SYL Disebut Sangat Banal

Nasional
'Brigadir RAT Sudah Kawal Pengusaha 2 Tahun, Masa Atasan Tidak Tahu Apa-Apa?'

"Brigadir RAT Sudah Kawal Pengusaha 2 Tahun, Masa Atasan Tidak Tahu Apa-Apa?"

Nasional
Prabowo: Selamat Hari Buruh, Semoga Semua Pekerja Semakin Sejahtera

Prabowo: Selamat Hari Buruh, Semoga Semua Pekerja Semakin Sejahtera

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com