Tokoh Separatis Papua Benny Wenda ke Sidang PBB, Ini Kata Kemenlu RI

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Teuku Faizasyah mengatakan, secara umum, seseorang yang menghadiri sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) harus terakreditasi dan resmi sebagai delegasi negara tertentu.

"Untuk seseorang menghadiri sidang (umum PBB), dirinya perlu terakreditasi dan resmi merupakan wakil atau bagian dari delegasi negara tertentu," kata Teuku kepada Kompas.com, Minggu (29/9/2019).

Hal tersebut disampaikan berkaitan dengan munculnya informasi tentang kehadiran tokoh separatis Papua Benny Wenda yang dikabarkan akan menghadiri Sidang Umum PBB, tetapi ditolak.

"Tapi ini saya berbicara kondisi umum, tidak ada keperluan untuk memonitor aktivitas yang bersangkutan," kata dia.

Baca juga: Tokoh Separatis Papua Benny Wenda Dikabarkan ke Sidang Umum PBB, Ini Fakta Sebenarnya

Kendati demikian, pihak Kemenlu belum mendapatkan informasi apa pun terkait hal tersebut.

"Belum ada informasi (soal Benny Wenda ke sidang umum PBB)," ujar dia.

Benny Wenda sendiri dikabarkan berada di New York, Amerika Serikat, untuk menghadiri Sidang Umum PBB.

Sebelumnya, menurut delegasi RI asal Papua, Nick Messet, Benny Wenda tidak diizinkan memasuki ruangan tempat sidang digelar.

Dalam keterangannya seperti dikutip TribunnewsWiki, Jumat (27/9/2019), tokoh separatis Gerakan Papua Merdeka itu dilarang karena peraturan baru PBB.

Nick menerangkan, aturan itu adalah hanya warga negara resmi dari negara peserta yang diperbolehkan untuk bisa masuk di ruang sidang.

Benny Wenda sendiri berada di sana untuk mengupayakan kunjungan Komisioner HAM PBB ke Papua dan Papua Barat yang disebutkannya tengah terjadi krisis kemanusiaan.

Pemerintah Indonesia menuduh Benny Wenda berada di balik kerusuhan Provinsi Papua dan Papua Barat yang meletus sejak Agustus lalu.

Baca juga: Tokoh Separatis Papua Benny Wenda Dikabarkan Datang ke Sidang Umum PBB

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengisyaratkan rangkaian kerusuhan tersebut terkait dengan momentum pertemuan tahunan Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, dan Sidang Umum PBB.

Namun Benny Wenda dan Sebby Sambom, juru bicara sayap militer Pasukan Pembebasan Papua Barat, membantah tudingan tersebut.