Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pertahankan Posisinya, DKI Jakarta Provinsi Terbaik dalam Indeks Demokrasi 2019

Kompas.com - 26/09/2019, 12:47 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Lima provinsi di Indonesia, yakni DKI Jakarta, Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Utara (Kaltara), dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berhasil menjadi provinsi terbaik dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2019.

Kelima provinsi tersebut mendapatkan penghargaan langsung dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM (Menko Polhukam) sebagai provinsi dengan IDI terbaik pada tahun 2018.

"Hasil IDI 2018, pemerintah akan berikan penghargaan kepada 5 provinsi terbaik dengan nilai di atas 80," ujar Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Tri Soewandono saat peluncuran dan sosialisasi buku IDI 2018 bertajuk Penguatan Kebebasan Berpendapat dan Lembaga Perwakilan di kawasan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (26/9/2019).

Baca juga: Aspek Kebebasan Sipil Menurun dalam Indeks Demokrasi Indonesia 2018

DKI Jakarta menjadi provinsi nomor 1 yang capaian indeks demokrasinya terbaik, yakni 85,08 persen. Disusul oleh Bali 82.37, NTT 82.32, Kaltara 81.07, dan DIY 80.82.

Dengan hasil ini, DKI Jakarta berhasil mempertahankan posisinya untuk capaian demokrasi tertinggi pada tahun sebelumnya, yang mencapai 84,37 poin.

Selain kelima provinsi itu, provinsi lainnya menunjukkan capaian kondisi demokrasi dalam kategori sedang.

Baca juga: Menurut Pemerintah, Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2018 Meningkat

Sementara itu, capaian demokrasi terendah pada tahun 2018 diperoleh Provinsi Papua Barat dengan 58,29 poin yang menggantikan Provinsi Papua tahun sebelumnya dengan capaian 61,34 poin.

"Bagi yang belum memperoleh (kategori baik) bukan berarti buruk. Hal ini dalam rangka apresiasi sebagai syarat utama membangun. Saya harap dapat menerapkan nilai-nilai prinsip demokrasi pemilu jurdil, dan kesamaan terhadap HAM," kata dia.

Sementara itu, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) pada tahun 2018 sendiri mengalami peningkatan dari tahun 2017.

Hasil IDI 2018 yang dituangkan dalam sebuah buku tersebut menunjukkan bahwa indeks nasional Indonesia berjumlah 72,39 dari semula 72,11 pada tahun 2017.

Kompas TV Mahasiswa di sejumlah daerah di Indonesia kembali unjuk rasa, Selasa (24/9/19). Sorotan mahasiswa terutama tertuju untuk menolak pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP. Sejumlah pasal dalam RKUHP dianggap mengekang demokrasi dan terlalu mengatur ranah privasi. Saat unjuk rasa, bentrokan antara mahasiswa dan aparat kepolisian sempat pecahpada didepan gedung DPR. Massa yang melempari batu langsung dibalas dengan semprotan water cannon dan tembakan gas air mata. Simak liputan Content Creator KompasTV Edika Ipelona yang turun langsung melihat aksi unjuk rasa yang berakhir ricuh. ruukpk #demomahasiswa #rkuhp
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com