Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rapat Paripurna, 283 Anggota Hadir di Absensi, Hanya 73 yang Duduk di Kursinya

Kompas.com - 26/09/2019, 12:32 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - DPR RI menggelar rapat paripurna ke-11 masa persidangan I Tahun 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/9/2019).

Bel tanda rapat dimulai berdering sekitar pukul 11.58 WIB. Meskipun rapat sudah dimulai, tampak kursi-kursi di ruang rapat masih kosong.

Pimpinan rapat paripurna kali ini adalah Wakil Ketua DPR Agus Hermanto dari Fraksi Partai Demokrat dan didampingi oleh Ketua DPR Bambang Soesatyo.

Agus membacakan jumlah anggota dewan yang hadir pada rapat, yaitu sebanyak 283 dari total 560 orang anggota.

Baca juga: Ngaret, DPR Gelar Paripurna Tentukan 3 RUU Kamis Ini

"Berdasarkan absensi yang ditandatangani anggota, 283 dari total 560 anggota hadir dan dihadiri seluruh fraksi maka forum tercapai," kata Agus.

Agus mengatakan, jumlah anggota DPR yang hadir sudah memenuhi syarat untuk membuka Rapat Paripurna. Lalu, ia mengetuk palu, tanda dibukanya rapat Paripurna.

Kendati demikian, pantauan Kompas.com, hingga berita ini diturunkan hanya sekitar 73 dari 560 anggota DPR yang duduk dalam rapat Paripurna.

Baca juga: Rapat Paripurna DPR, Banyak Bangku Kosong dan Hanya Dihadiri 288 Anggota

Adapun agenda rapat paripurna DPR pada hari ini adalah pengesahan tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) menjadi UU.

Ketiga RUU yang akan disahkan, yaitu pengambilan keputusan tentang RUU Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, RUU tentang Ekonomi Kreatif, dan RUU tentang Perkoperasian.

Rapat Paripurna DPR juga mengagendakan pembacaan laporan Komisi XII DPR RI terhadap pembahasan calon anggota BPK RI dan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

Kompas TV Di tengah hiruk pikuk mewarnai gedung wakil rakyat pada Selasa (24/9/19), DPR menyetujui pengesahan RUU APBN 2020 dalam sidang paripurna. Pemerintah dan DPR sepakat pertumbuhan ekonomi masih bisa menembus angka 5 persen, meski ketidakpastian global masih tinggi. Meski ada kehati-hatian dalam merancang cadangan fiskal, pemerintah dituntut bisa menelurkan instrumen fiskal yang tepat sasaran. 53 persen adalah angka pertumbuhan ekonomi yang diyakini pemerintah dan wakil rakyat bisa tercapai pada 2020. Hal itu dirasa realistis saat perlambatan ekonomi dunia membayangi. Tidak hanya indikator asumsi pertumbuhan ekonomi yang disepakati dalam sidang paripurna DPR, pengesahan RUU APBN tahun 2020, Selasa (24/9/19). Indikator lainnya adalah nilai tukar rupiah 14.400 per dollar Amerika, inflasi 3,1 persen, serta suku bunga surat perbendaharaan negara tenor 3 bulan sebesar 5,4 persen. Anggaran negara dirancang sedemikian rupa untuk memainkan perannya di sisi fiskal. #Investor #PertumbuhanEkonomi #RUUAPBN
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com