Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ibu Kota Pindah, Anies Singgung 3 Agenda Pembangunan Jakarta

Kompas.com - 25/09/2019, 19:29 WIB
Christoforus Ristianto,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebutkan, ada tiga agenda utama pembangunan Jakarta yang hendak digencarkan meskipun Jakarta sudah tidak akan menjadi ibu kota.

Hal itu ia sampaikan saat rapat panitia khusus pemindahan ibu kota Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (25/9/2019).

"Agenda pertama adalah tantangan lingkungan hidup. Sampai hari ini, masih terdapat masalah soal air dan sungai di Jakarta," ujar Anies saat rapat.

Ia mengatakan, permasalahan di bidang lingkungan juga terkait permukaan tanah di Jakarta yang mengalami penurunan. 

Baca juga: Anies Naik Sepeda ke Tempat Rapat Pansus Pemindahan Ibu Kota

Menurut Anies, penurunan tanah terjadi di beberapa titik di Jakarta.

Namun demikian, ia tidak menyebutkan detail data berapa titik di wilayah Jakarta yang mengalami penurunan permukaan tanah.

Soal permasalahan lingkungan lainnya adalah masalah ketersediaan air bersih. 

Selain itu, menurut Anies, di Jakarta hanya 62 persen masyarakat yang bisa mengakses air bersih. Sisanya, 38 persen tidak memiliki akses.

"Agenda kedua yakni soal transportasi. Kawasan ini (Jakarta) tetap sebagai pusat ekonomi, salah satu tantanganya adalah mengintegrasikan kebijakan transportasi umum," ucap Anies.

Sejumlah langkah transformasi infrastruktur di Jakarta, lanjut dia, juga telah disepakti dengan pemerintah pusat, misalnya soal perpanjangan jarak rel moda raya terpadu (MRT), lintas rel terpadu (LRT), dan pembangunan pelintasan kereta api.

"Sudah disepakati bahwa MRT yang sekarang 16 km akan jadi 223 km. LRT dari 5,8 km jadi 116 km, transjakarta yang jangkauanya 431 km jadi 2.100 km. Kemudian soal perlintasan sebidang kereta api juga diselesaikan," tutur dia. 

Baca juga: Audiensi dengan Gubernur Kaltim, Pansus Pemindahan Ibu Kota Negara Sampaikan Sejumlah Kekhawatiran

Ketiga, yakni soal pengelolaan konsentrasi penduduk dan ketimpangan sosial ekonomi.

Anies mengatakan, saat ini yang masih jadi masalah adalah soal warga pendatang baru yang datang ke Jakarta tetapi tak memiliki rumah.

"Banyak dari mereka yang memilih mengontrak atau menumpang. Oleh karena itu, dorongan kami adalah membangun perumahan di Jakarta yang menjadi kebutuhan dasar," ucap Anies. 

Presiden Joko Widodo telah mengumumkan ibu kota baru berada di Kalimantan Timur. Hal itu disampaikan Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019).

"Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur," kata Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com