Capai Rp 40 Miliar, Anggaran Pilkada Dinilai Bebani Daerah

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan menyebut, anggaran Pilkada 2020 menjadi beban bagi daerah-daerah miskin Indonesia.

Sebab, jika dihitung secara kasar, setiap daerah rata-rata membutuhkan Rp 30-40 miliar untuk menyelenggarakan pilkada.

"Saya bayangkan biaya Rp 30 sampai 40 miliar itu sudah luar biasa buat daerah yang APBD-nya cuma Rp 1 triliun," kata Pahala saat memberikan materi dalam Konsolidasi Nasional 2019 bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU), di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Senin (23/9/2019).

Baca juga: Mendagri Sebut Ada Daerah yang Belum Tuntas Bahas Anggaran Pilkada

Hitungan Pahala berdasarkan anggaran Pilkada yang jumlahnya hampir mencapai Rp 10 triliun untuk 270 wilayah.

Artinya, jika dipukul rata, setiap wilayah akan menghabiskan dana Rp 30-40 miliar.

Jumlah ini, kata Pahala, bakal memberatkan daerah-daerah dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) hanya Rp 1 triliun.

"Lantas, dari Rp 1 triliun setengah lebih buat gaji, 20 persen buat pendidikan, 10 persen kesehatan, sisanya dibagi lagi untuk infrastruktur dan lain-lain. Tiba-tiba terus ada pilkada. Bayangkan betapa beratnya beban buat daerah-daerah miskin," ujar dia. 

Oleh karena itu, Pahala meminta penyelenggara pemilu melakukan efisiensi anggaran.

Efisiensi, kata dia, bisa dilakukan mulai dari proses penganggaran hingga eksekusi lapangan.

Salah satu yang bisa diefisiensi terkait anggaran sosialisasi, misalnya dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

"Teknologi sudah maju sekarang, mungkin sosialisasi bisa lebih baik," kata Pahala.

Baca juga: Setahun Jelang Pilkada 2020, KPU Gelar Konsolidasi Nasional

Untuk diketahui, pemungutan suara pilkada serentak bakal digelar 23 September 2020.

Pilkada digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.