Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Koordinator KontraS Sebut Pembiaran Karhutla Bisa Dilaporkan ke PBB

Kompas.com - 16/09/2019, 17:30 WIB
Christoforus Ristianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator KontraS Yati Adriyani menyebut kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bisa dilaporkan ke Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR).

Yati menyatakan, hal itu bisa saja dilakukan karena pemerintah diduga memberikan impunitas atau kekebalan hukum terhadap pelaku karhutla yang berujung pada pelanggaran HAM terhadap masyarakat.

"Kita melihat ada impunitas atau kekebalan hukum terhadap para terduga pelaku atau penanggungjawab karhutla. Maka, sangat mungkin kita mendorong agar OHCHR mengevaluasi sejauh mana pemerintah mematuhi konsep-konsep bisnis yang harus memperhatikan parameter HAM," ujar Yati dalam konferensi pers di kantor Walhi, Jakarta, Senin (16/9/2019).

Baca juga: Polisi Sebut Ketersediaan Air Jadi Kendala Pemadaman Karhutla

Sebab, lanjutnya, terdapat sejumlah pelanggaran HAM akibat karhutla, seperti hak atas kesehatan untuk mendapatkan udara bersih.

"Kita juga bisa membuat laporan khusus hak atas kesehatan karena peristiwa ini kan membuat masyarakat di Sumatera dan Kalimantan menjadi korban dari karhutla. Melaporkan ke OHCHR sebagai upaya mengevaluasi pemerintah agar memastikan dan menjalankan tanggung jawabnya," papar Yati kemudian.

Ia menuturkan, terjadinya karhutla juga karena adanya ketidakpatuhan korporasi dalam menjalankan usahanya.

Baca juga: KLHK Belum Ada Rencana Evakuasi Satwa yang Terdampak Asap Karhutla

Hal itu kemudian berdampak pada terganggunya hak atas kesehatan masyarakat akibat asap karhutla.

"Pemerintah juga terlihat melakukan pembiaran atau berkontribusi sehingga membuat perusahaan-perusahaan itu mendapatkan konsesi lahan," jelasnya.

Diketahui, titik api karhutla yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan berdampak hingga kualitas udara akibat merebaknya kabut asap.

Baca juga: Dede Yusuf Sarankan Pemerintah Evakuasi Warga dari Wilayah Karhutla

Berdasarkan aplikasi AirVisual, indeks kualitas udara (AQI) dan PM 2.5 mencapai angka 1.760 dengan kategori berbahaya.

Sejumlah warganet mengeluhkan kondisi asap yang semakin pekat di Kalimantan. Ada yang membagikan foto, ada pula yang membagikan video.

Kompas TV Kabut asap tampak menyelimuti Kota Balikpapan, Selasa (10/9). Kabut tampak tebal, termasuk di perairan Teluk Balikpapan. Akibatnya, jarak pandang motoris speedboat rute Balikpapan–Penajam Paser Utara sempat was-was dan khawatir. Jarak pandang sempat sekitar 50 meter sehingga motoris batasi kecepatan kapalnya. Bagi penumpang kapal, kabut asap mencemaskan, karena jarak pandang kurang jelas dan sempat tercium bau asap yang cukup menyengat. Sementara, kabut asap pada Selasa pagi belum berdampak pada jadwal penerbangan karena jarak pandang masih mencapai dua kilometer. Menjelang Selasa siang kabut asap berangsur-angsur menghilang. #IbuKotaBaru #KabutAsap #IbuKotaPindah
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo: Kami Maju dengan Kesadaran Didukung Kumpulan Tokoh Kuat, Termasuk PBNU

Prabowo: Kami Maju dengan Kesadaran Didukung Kumpulan Tokoh Kuat, Termasuk PBNU

Nasional
Prabowo: Saya Merasa Dapat Berkontribusi Beri Solusi Tantangan Bangsa

Prabowo: Saya Merasa Dapat Berkontribusi Beri Solusi Tantangan Bangsa

Nasional
Prabowo Sebut Jokowi Siapkan Dirinya Jadi Penerus

Prabowo Sebut Jokowi Siapkan Dirinya Jadi Penerus

Nasional
Prabowo mengaku Punya Kedekatan Alamiah dengan Kiai NU

Prabowo mengaku Punya Kedekatan Alamiah dengan Kiai NU

Nasional
Imigrasi Deportasi 2 WN Korsel Produser Reality Show 'Pick Me Trip in Bali'

Imigrasi Deportasi 2 WN Korsel Produser Reality Show "Pick Me Trip in Bali"

Nasional
Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Nasional
Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Nasional
Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Nasional
Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Nasional
Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Nasional
Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Nasional
Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Nasional
Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Nasional
9 Kabupaten dan 1 Kota  Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

9 Kabupaten dan 1 Kota Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com