JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf menyampaikan agar pemerintah menyiapkan cara untuk mengevakuasi masyarakat dari wilayah yang terkena kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Kendati agak sulit dilakukan, kata dia, tetapi evakuasi ini diperlukan apabila kondisi sudah semakin memburuk.
"Memang agak sulit, tapi menyiapkan evakuasi (masyarakat) dari wilayah tersebut sebagai kemungkinan terburuknya," ujar Dede Yusuf usai acara Forum Merdeka Barat 9 di Kantor Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Senin (16/9/2019).
Baca juga: Selain Riau, Ini Provinsi dengan Kebakaran Hutan Parah Tahun 2019
Terlebih, kata dia, jika masyarakat mau menerima keluar dari wilayahnya yang diselimuti kabut asap, pemerintah harus segera menyiapkannya.
Namun, dia pun menyarankan agar pemerintah bisa segera memperkecil atau menutup titik api penyebaran yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan tersebut.
"Bagaimana caranya (menutup penyebaran titik api), silakan pemerintah melakukan berbagai cara agar penyebarannya ditutup. Titik asap dipadamkan," terang dia.
Baca juga: Api Kebakaran Hutan Mulai Masuk Wilayah Rehabilitasi, Bagaimana Nasib Orangutan?
Dari data BMKG pada Sabtu (14/9/2019) pukul 16.00 WIB, terdeteksi asap di wilayah Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Semenanjung Malaysia, Serawak Malaysia, dan Singapura.
Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah-wilayah tersebut berdampak pada kualitas udara yang dihirup masyarakat.BNPB mencatat, luas lahan terbakar akibat karhutla di wilayah Riau yaitu seluas 49.266 hektar.
Sejumlah luas lahan terbakar lahan gambut seluas 40.553 ha dan mineral 8.713 ha. Karhutla yang masih terus berlangsung ini mengakibatkan dampak luas, selain kerusakan lingkungan dan kesehatan, juga aktivitas kehidupan masyarakat.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
