Presiden Jokowi Diharap Tunjukkan Keberpihakannya Terhadap Pemberantasan Korupsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Bagian Perancangan Peraturan dan Produk Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rasamala Aritonang berharap Presiden Joko Widodo menunjukkan keberpihakannya terhadap pemberantasan korupsi.

Menurut dia, di tengah polemik seleksi calon pimpinan dan upaya revisi Undang-Undang tentang KPK yang bermasalah, Presiden Jokowi diharap bisa mengambil langkah yang bijak.

"Ini momennya Presiden menunjukkan bahwa memang punya keberpihakan dalam konteks pemberantasan korupsi. Saya yakin Presiden punya keberpihakan terhadap kita yang berdiri di garis pemberantasan korupsi," kata Rasamala dalam diskusi 'Darurat Pemberantasan Korupsi: Stop Pelemahan KPK' di Indonesia Corruption Watch, Jakarta, Minggu (8/9/2019).

Ia mengatakan, polemik seleksi capim dan revisi UU KPK saat ini bukan hanya menyangkut masa depan KPK, melainkan juga demi kepentingan masyarakat Indonesia.

Baca juga: Biro Hukum KPK Nilai Ada Upaya Pelemahan Pemberantasan Korupsi

Sebab, korupsi merupakan salah satu akar dari permasalahan yang dialami Indonesia saat ini.

"Kalau ditanya persoalan hari ini apa? Hampir semua akar persoalan kita adalah korupsi. Omongan kita dari lahir sampai mati itu ada persoalan korupsi. Ada rakyat Indonesia 250 juta yang mungkin kalau bicara kesejahteraan selama ini terambil karena korupsi," kata dia.

Ia menyatakan, jika KPK dipimpin oleh orang dan undang-undang yang bermasalah, bisa memicu kemunduran dalam pemberantasan korupsi. Kinerja KPK secara kelembagaan pun akan lumpuh.

"Mungkin KPK hanya sekadar bekerja rutin saja, mungkin tak ada penangkapan pelaku korupsi, sekadar pencegahan sosialisasi di sana sini. Pelaku korupsi tentu merasa ruang mereka lebih bebas, ke depan mereka bisa rampok uang negara lebih banyak tanpa ada tindakan tegas juga," kata dia.

Baca juga: Saut Situmorang: Siapa Pun Capim yang Akan Dipilih, Tidak Pernah Bisa Sesukanya di KPK

Jika dua hal itu terjadi, menurut dia bisa berdampak buruk bagi aspek kehidupan masyarakat luas.

"Karena korupsi persoalan akan muncul, demokrasi akan hilang, bicara ekonomi kita akan jadi rapuh. Kita bisa mundur ke belakang. Itu sudah pasti. Nah, sekarang momentumnya Presiden harus tegas dan berpihak kepada pemberantasan korupsi. Karena ini soal nasib 250 juta rakyat kita juga," pungkas Rasamala.