Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

15 Persen Anggota DPR Terpilih Belum Serahkan LHKPN, Paling Banyak dari PDI-P

Kompas.com - 31/08/2019, 16:30 WIB
Ihsanuddin,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 15 persen anggota DPR terpilih periode 2019-2024 belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

"Jumlah anggota DPR yang telah menyerahkan LHKPN 84,53 persen," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman dalam sidang pleno terbuka penetapan calon anggota DPR dan DPD terpilih, Sabtu (31/8/2019).

Artinya ada 15,65 persen dari total 575 anggota DPR terpilih yang belum melaporkan kekayaannya. Dari jumlah itu, PDI-P sebagai pemenang pemilu menjadi yang terbanyak.

Baca juga: Ditanya LHKPN, Capim KPK Ini Justru Cerita Tak Bisa Bahagiakan Istri

Ada 57 anggota DPR terpilih PDI-P atau 45 persen yang belum menyerahkan LHKPN.

Selanjutnya, dari Partai Gerindra 15 orang, Demokrat ada 8 orang, PKB 4 orang, Nasdem 4 orang, dan PKS 2 orang.

Tiga partai lainnya yakni Golkar, PAN dan PPP, seluruh anggotanya sudah menyerahkan LHKPN.

KPU meminta perwakilan partai yang hadir untuk meminta calegnya menyerahkan LHKPN.

"Masih ada waktu 7 hari, tapi mohon disiapkan lebih cepat karena kita juga butuh waktu untuk mempersiapkan SK," kata Arief Budiman.

Baca juga: Ini 5 Caleg Gerindra Peraih Suara Terbanyak

Komisioner KPU Ilham Saputra mengingatkan, caleg terpilih yang belum menyerahkan LHKPN terancam tertunda pelantikannya.

"Bagi anggota DPR dan DPRD yang tidak menyerahkan LHKPN, tidak dimasukkan dalam penetapan untuk dilantik, tapi tidak dicoret, sampai dia melaporkan," kata Ilham.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com