Ditanya LHKPN, Capim KPK Ini Justru Cerita Tak Bisa Bahagiakan Istri

Kompas.com - 28/08/2019, 18:22 WIB
Calon pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023, Jasman Panjaitan, dalam tes wawancara dan uji publik capim KPK di Gedung Kementerian Sekretariar Negara, Jakarta Pusat, Rabu (28/8/2019). KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTOCalon pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023, Jasman Panjaitan, dalam tes wawancara dan uji publik capim KPK di Gedung Kementerian Sekretariar Negara, Jakarta Pusat, Rabu (28/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jasman Panjaitan, mengisahkan kondisi rumah tangganya ketika ditanya anggota Panitia Seleksi terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ( LHKPN).

Hal itu disampaikan Jasman saat tes wawancara dan uji publik di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Rabu (28/8/2019).

Anggota pansel, Diani Sadia Wati, menanyakan dugaan Jasman yang sudah 11 kali belum melaporkan LHKPN.

"Untuk klarifikasi, soal LHKPN, bapak 11 kali belum lapor?" tanya Diani.

Baca juga: Fadli Zon Minta Jokowi Beri Pandangan Terkait Pemilihan Capim KPK

"Yang saya tahu hanya harta saya pribadi, kemudian istri saya ini jago cari duit. Dia muter-muter ke pasar, jadi saya tidak tahu. Dan itu lah kondisi kami di rumah. Mohon maaf ini, mungkin terlalu privasi saya buka di sini. Istri saya itu kurang menghargai karena saya tidak bisa membahagiakan dengan memberikan uang yang banyak," jawab pensiunan jaksa ini.

Namun demikian, ketika ditanya pansel terkait LHKPN yang menjadi tolok ukur integritas pimpinan, Jasman menyetujui hal tersebut.

Baca juga: Capim KPK Johanis Tanak Sebut Ketentuan Penyadapan Jadi Pelemahan KPK

Jika terpilih sebagai pimpinan KPK, ia pun berikrar akan melaporkan seluruh data kekayaannya sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat.

Adapun sepanjang masih aktif jadi jaksa, ia mengaku dua kali melaporkan LHKPN.

"Saya telat dua kali melaporkan LHKPN. Namun, kalau terpilih, segera akan saya kirim berapa kekayaan saya dan mungkin biar tahu, sebenarnya ada Rp 779 juta, lalu ada rumah juga, tapi sudah saya jual. Mungkin itu perubahan LHKPN yang akan saya sampaikan," tutur Jasman.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sudah Selesai Dibahas, Tidak Seharusnya Ada Perubahan Substansi UU Cipta Kerja

Sudah Selesai Dibahas, Tidak Seharusnya Ada Perubahan Substansi UU Cipta Kerja

Nasional
Kementerian BUMN Bantah Ada Pembatalan Pembelian Vaksin dari AstraZeneca, CanSino, dan Sinopharm

Kementerian BUMN Bantah Ada Pembatalan Pembelian Vaksin dari AstraZeneca, CanSino, dan Sinopharm

Nasional
Satgas: Disiplin Protokol Kesehatan Akan Diuji saat Libur Panjang Pekan Depan

Satgas: Disiplin Protokol Kesehatan Akan Diuji saat Libur Panjang Pekan Depan

Nasional
Terawan Sebut Pemberhentian Achmad Yurianto sebagai Dirjen Kemenkes untuk Pembenahan Organisasi

Terawan Sebut Pemberhentian Achmad Yurianto sebagai Dirjen Kemenkes untuk Pembenahan Organisasi

Nasional
JPU Limpahkan Berkas Irjen Napolen dkk ke Pengadilan Tipikor

JPU Limpahkan Berkas Irjen Napolen dkk ke Pengadilan Tipikor

Nasional
Wali Kota Tasikmalaya Diduga Beri Suap Rp 700 Juta untuk Urus Dana Alokasi Khusus

Wali Kota Tasikmalaya Diduga Beri Suap Rp 700 Juta untuk Urus Dana Alokasi Khusus

Nasional
Riset Marepus Corner: 5-6 dari 10 Orang Anggota DPR Pengusaha

Riset Marepus Corner: 5-6 dari 10 Orang Anggota DPR Pengusaha

Nasional
Cairan Pembersih yang Jadi Akselerator Kebakaran Kejagung Sudah Dipakai 2 Tahun

Cairan Pembersih yang Jadi Akselerator Kebakaran Kejagung Sudah Dipakai 2 Tahun

Nasional
Pemerintah Dikabarkan Batal Beli Sejumlah Vaksin Covid-19, Ini Kata Satgas

Pemerintah Dikabarkan Batal Beli Sejumlah Vaksin Covid-19, Ini Kata Satgas

Nasional
Faisal Basri: Oligarki Makin Mencengkeram Lewat UU Cipta Kerja

Faisal Basri: Oligarki Makin Mencengkeram Lewat UU Cipta Kerja

Nasional
KPK Akan Dalami Temuan Mendagri soal Dana Rp 252 Triliun Tersimpan di Bank

KPK Akan Dalami Temuan Mendagri soal Dana Rp 252 Triliun Tersimpan di Bank

Nasional
BNPT Harap Masjid Jadi Pertahanan Lawan Radikalisme dan Terorisme

BNPT Harap Masjid Jadi Pertahanan Lawan Radikalisme dan Terorisme

Nasional
Achmad Yurianto Diberhentikan dari Jabatan Dirjen P2P Kemenkes

Achmad Yurianto Diberhentikan dari Jabatan Dirjen P2P Kemenkes

Nasional
Faisal Basri: Investasi di RI Relatif Sudah Besar Tanpa UU Cipta Kerja

Faisal Basri: Investasi di RI Relatif Sudah Besar Tanpa UU Cipta Kerja

Nasional
Rencana Pelibatan TNI Atasi Terorisme Dinilai Kontraproduktif dengan Demokrasi

Rencana Pelibatan TNI Atasi Terorisme Dinilai Kontraproduktif dengan Demokrasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X