Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Capim KPK Ini Jawab Tuduhan Terlibat Penggelapan Kayu Gelondongan

Kompas.com - 29/08/2019, 19:23 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Panitia Seleksi calon pimpinan KPK Hendardi bertanya kepada salah satu peserta seleksi, Sugeng Pramono, mengenai informasi bahwa Sugeng pernah terlibat dalam perkara penggelapan kayu gelondongan di Kalimantan Timur.

Pertanyaan Hendardi itu disampaikan dalam wawancara dan uji publik capim KPK di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Kamis (29/8/2019).

"Saya menerima sendiri hasil tracking dari KPK dan memang ada informasi semacam itu (Sugeng pernah terlibat penggelapan kayu). Tentu, informasi itu belum tentu benar. maka perlu dicek kembali," ujar Hendardi membuka pertanyaan.

"Jadi dalam konteks kasus kayu gelondongan itu, tidak benar bahwa bapak terlibat kasus itu? Bahwa tidak benar bapak di periksa oleh KPK?," lanjut dia.

Baca juga: Capim KPK Ini Usul Amnesti Koruptor untuk Pengembalian Aset Negara

Sugeng menjawab, dirinya memang sempat diperiksa atas kasus itu. Tepatnya pada tahun 2001 ketika ia masih menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda. Namun, ia dinyatakan tidak bersalah.

"Setelah dilakukan pemeriksaan, baik itu secara teknis maupun kepegawaian, saya dinyatakan tidak bersalah," ujar Sugeng.

Sugeng kemudian menyoroti sumber informasi itu. Ia tidak yakin informasi yang dikemukakan Hendardi tersebut berasal dari KPK.

"Maaf Pak, pada saat kasus itu terjadi, KPK belum lahir. Saya pastikan (informasi itu dari media)," Sugeng menjawab.

Sugeng sekaligus membantah informasi yang menyebut bahwa dirinya sempat dimutasi ke Jawa Timur gara -gara kasus itu.

Baca juga: Capim KPK Polwan Ini Jelaskan Bagaimana Bisa Beli Rumah Mewah di Solo

Ia meluruskan, pernah dipindahkan ke kota lain. Tapi tidak dipindahkan dari luar Kalimantan Timur.

Hendardi kemudian meminta Sugeng mengungkapkan ada atau tidaknya godaan selama ia menjadi jaksa.

Sugeng pun tak mengelak bahwa godaan itu memang kerap datang. Namun ia memastikan, hingga saat ini tidak pernah terlibat kasus hukum apapun, apalagi dijatuhi hukuman.

"Kalau saya dinyatakan bersalah, mungkin saya tidak akan duduk di sini dan saya tidak mungkin sampai saat ini menduduki jabatan struktural di Kejaksaan," kata Sugeng yang kini menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan itu. 

 

Kompas TV Panitia seleksi calon pimpinan KPK tidak akan mengumumkan hasil tes wawancara dan uji publik. Pansel nantinya akan menyerahkan sepuluh nama yang lolos tes langsung kepada presiden. Hasil tes wawancara dan uji publik akan mengerucutkan Capim KPK menjadi 10 nama untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan di DPR. Ketua Tim Pansel KPK, Yenti Garnasih menyebut 10 nama itu akan langsung diberikan kepada Presiden Jokowi pada 2 September mendatang. Keputusan untuk mengumumkan 10 nama ada di tangan presiden dan bukan menjadi wewenang pansel. #PanselCapimKPK #PimpinanKPK #PresidenJokowi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com