Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BW: Jangan-jangan KPK Sakaratul Maut dan Penjagalnya Anggota Pansel

Kompas.com - 28/08/2019, 20:31 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto menilai, tidak semua anggota Panitia Seleksi (Pansel) Capim KPK periode 2019-2023 paham betul tentang korupsi.

Padahal, hal itu menjadi modal dasar yang seharusnya dimiliki oleh Pansel.

Jika kondisinya demikian, Bambang menilai, tidak akan mungkin lahir pimpinan KPK yang terbaik.

"Kalau panitia seleksi seperti ini maka harapan publik untuk mendapatkan pimpinan KPK yang terbaik menjadi musnah, menjadi sirna," kata Bambang di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Rabu (28/8/2019).

Baca juga: Pansel KPK Dinilai Transparan, Kalla: Tak Semua Pendapat Mesti Diikuti

Menurut Bambang, idealnya, Pansel KPK merupakan orang yang paham betul seluk-beluk korupsi. Sebab, Pansel-lah yang bertugas menjawab kegundahan publik akan hal tersebut.

Namun demikian, informasi yang justru beredar saat ini adalah dugaan adanya konflik kepentingan pada sejumlah anggota Pansel.

Hal itu, kata Bambang, justru semakin menjauhkan KPK dari upaya perbaikan.

"Saya malah sedang berpikir, jangan-jangan ini KPK sedang ditubi sakaratul maut dan para penjagalnya sebagiannya itu adalah anggota panitia seleksi. Itu yang paling mengerikan," ujar dia.

Baca juga: Banyak Dikritik, Pansel KPK Berharap Bisa Diskusi dengan Jokowi

Bambang juga menyampaikan, konflik kepentingan lebih berbahaya karena akar dari sebuah tindakan korupsi.

Jika Pansel diindikasi memiliki konflik kepentingan, mustahil ada upaya pemberantasan korupsi.

"Jadi bagaimana mungkin pimpinan lembaga pemberantasan korupsi dipilih oleh sebagian anggota yang punya potensi konflik kepentingan di mana konflik kepentingan itu adalah akar korupsi," ucap dia. 

"Akar korupsi tak mungkin bisa memilih dan melahirkan pemberantas-pemberantas korupsi," kata Bambang.

Baca juga: Dicurigai karena Jadi Penasihat Kapolri, Hendardi: Terlalu Menghina

Sebelumnya, Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati menyebut bahwa ada tiga anggota Pansel yang diduga berisiko memiliki konflik kepentingan.

Mereka yaitu Ketua Setara Institute Hendardi, Guru Besar Universitas Krisnadwipayana Indriyanto Seno Adji, dan Pakar Tindak Pidana Pencucian Uang Universitas Trisakti Yenti Garnasih.

"Pertama Bapak Indriyanto Seno Adji dan Bapak Hendardi, dalam pernyataan kepada publik yang sudah tersiar Bapak Hendardi mengakui bahwa dia penasihat ahli dari Kapolri bersama Bapak Indriyanto Seno Adji. Sedangkan Ibu Yenti Garnasih pernah tercatat juga tenaga ahli Bareskrim dan Kalemdikpol. Tentu saja hal ini perlu ditelusuri Presiden dan oleh anggota Pansel lain," kata Asfinawati.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com