Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri Bantah Titip Personelnya ke Pansel Capim KPK

Kompas.com - 27/08/2019, 11:30 WIB
Devina Halim,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo menegaskan bahwa Polri tidak menitipkan personelnya untuk menjadi salah satu pimpinan KPK periode 2019-2023.

"Tidak (menitipkan kepada Pansel). Kalau enggak lulus, ya enggak lulus saja," ujar Dedi di Gedung Divisi Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (26/8/2019).

Dedi mengakui, Ketua Pansel capim KPK Yenti Garnasih beserta dua orang anggotanya, yakni Hendardi dan Indrianto Seno Aji pernah bekerja sama dengan Polri. Namun kerja sama itu sebatas profesional.

Baca juga: Alexander Marwata Beberkan Upaya-upaya Pelemahan KPK

Yenti misalnya. Ia memang pernah bertugas sebagai dosen tamu di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri.

"Tapi dia (Yenti) bukan dosen tetap. Jadi tidak ada kaitannya dengan capim KPK. Dia hanya sesekali mengajar di Lembang, bukan dosen tetap, hanya dosen tamu," ujar dia.

Sementara, Hendardi dan Indriyanto memang tercatat sebagai penasihat Kapolri.

Namun, Dedi mendapat informasi bahwa statusnya sebagai penasihat Kapolri berlaku hingga keduanya bergabung ke anggota Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk kasus penyerangan terhadap penyidik KPK, Novel Baswedan.

Baca juga: Arsul: Lucu, Pansel Dipersoalkan Saat Seleksi KPK Sudah Tahap Akhir

Dedi mengaku, tidak tahu apakah status keduanya sebagai penasihat Kapolri masih berlaku atau tidak usai TGPF dibubarkan.

"Kalau sampai waktunya kapan, saya enggak tahu. Yang jelas, terakhir masuk dalam tim teknis. Itu artinya masih berlaku sprint (surat perintah tugas) itu. Nah sekarang sprint-nya diperpanjang atau enggak, kita belum tahu," ungkap Dedi.

Dedi menambahkan, kecurigaan-kecurigaan semacam itu semestinya tak perlu muncul. Sebab, mekanisme seleksi calon pimpinan lembaga antirasuah itu sudah akuntabel dan transparan.

"Misalnya dua orang tenaga ahli dibandingkan masih ada tujuh anggota dan proses pelaksanan tes itu berbasis komputer yang memiliki tingkat transparansi cukup tinggi dan akuntabel. Mau bermain di mana lagi yang dicurigai?" tutur dia. 

 

Kompas TV Panitia seleksi pansel calon pimpinan KPK hari ini akan mengumumkan nama capim yang lolos profile assessment atau penilaian profil. Dari 40 orang yang mengikuti seleksi terakhir pansel KPK bakal mengumumkan 20 nama kandidat capim KPK. Pansel capim KPK menegaskan sesi wawancara dalam tahap penilaian profil akan mampu membedah kepribadian seseorang dalam wawancara psikolog, juga akan melihat rekam jejak setiap kandidat pewawancara juga aktif melihat sumber-sumber lain selain itu segala kasus yang melibatkan capim akan disoroti dan dilakukan penilaian integritas. #kpk #capimkpk #panselcapimkpk
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com