Pemindahan Ibu Kota Diusulkan ke Wilayah Indonesia Timur

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng sepakat dengan rencana pemindahan ibu kota ke luar pulau Jawa.

Robert mengusulkan agar ibu kota tidak lagi berada di pulau Jawa melainkan ke wilayah timur Indonesia.

"Ibu kota jangan di pulau Jawa seharusnya lebih mendekat ke arah timur," ujar Robert dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (24/8/2019).

Baca juga: Sejarawan: Soekarno Gagal Pindahkan Ibu Kota karena Asian Games

Robert menilai, Indonesia membutuhkan adanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, khususnya di wilayah Indonesia timur.

Dengan begitu, pembangunan yang tengah diupayakan oleh pemerintah akan lebih merata.

"Perlu ada pusat pertumbuhan ekonomi yang baru," kata Robert.

Di sisi lain, Robert meyakini pemindahan ibu kota dan pusat pemerintahan juga akan diiikuti dengan pertumbuhan pusat perekonomian.

Baca juga: Komplet, Seluruh Kajian Pemindahan Ibu Kota Diserahkan ke Presiden

Ia meyakini, para pelaku usaha juga akan membuka kantor-kantor perwakilan yang dekat dengan pusat birokrasi.

"Secara formal yang berpindah ibu kota dan pusat pemerintahan tapi logikanya pelaku usaha juga pasti akan mendekat ke pusat pemerintahan karena mereka butuh lobi dengan pemerintah. Maka mereka juga akan buka kantor-kantor di ibu kota yang baru," tutur dia.

Pemerintah mewacanakan pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke lokasi baru.

Baca juga: Pindah Ibu Kota, dari Rencana, Bocoran Kaltim, Bantahan Jokowi, hingga Klarifikasi Sofyan Djalil

Berbagai alasan dikemukakan mengapa ibu kota negara perlu dipindah dari Jakarta ke tempat lainnya.

Salah satunya karena Jakarta yang dianggap sudah terlalu padat.

Alasan lain adalah upaya memeratakan kesejahteraan agar tidak hanya terpusat di Jawa.