Pakar Minta Pemerintah Lakukan Perencanaan Matang Ibu Kota Baru

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia (UI) Eko Prasojo meminta pemerintah melakukan perencanaan tata kota yang matang untuk calon Ibu Kota baru.

Tanpa perencanaan, persoalan yang muncul akan sama dengan apa yang terjadi di Jakarta saat ini. Misalnya, kemacetan.

"Memang yang paling penting adalah menjaga tata ruang dalam pembangunan perkotaan," kata Eko dalam diskusi bertajuk 'Tantangan Persoalan Ekonomi Sosial dan Pemerintahan Ibu Kota Baru,' di kawasan Jakarta Selatan, Jumat (23/8/2019).

Baca juga: Tarik Ulur Pengumuman Lokasi Ibu Kota Baru...

"Dalam jangka panjang kalau tidak direncanakan dengan baik maka akan menimbulkan masalah-masalah yang kita hadapi di Jakarta sekarang ini," sambungnya.

Menurut Eko, hingga saat ini tata ruang masih menjadi masalah utama yang belum diselesaikan oleh pemerintah.

Konsep tata ruang kerap kali tidak diprioritaskan, sehingga berakibat pada kemacetan, banjir, dan lainnya.

"Tata ruang itu tidak pernah menjadi konsensus yang jangka panjang," ujar Eko.

Eko menambahkan, jika kelak pembangunan Ibu Kota baru melibatkan pembiayaan swasta, pemerintah perlu lebih ekstra lagi dalam mengambil kebijakan tata ruang.

Jangan sampai, konsep tata ruang diabaikan karena pembangunan di tangan swasta kurang terkontrol oleh pemerintah.

"Jika pembiayaan melalui swasta, maka kepentingan bisnis itu akan mendominasi dalam proses pengambilan kebijakan dan juga pemanfaatan ruang. Ini masalah yang juga harus kita pikirkan," kata Eko.

Presiden Jokowi sebelumnya telah mengumumkan secara resmi rencana pemindahan ibu kota dalam pidato kenegaraan yang disampaikan saat Sidang Bersama DPD dan DPR 2019 pada 16 Agustus 2019.

Baca juga: Amien Rais Desak Jokowi Kesampingkan Wacana Ibu Kota Baru, Fokus Urus Papua

Jokowi meminta izin kepada legislatif untuk memindah ibu kota ke Kalimantan dengan alasan pemerataan pembangunan.

Pemerintah berharap pemindahan ibu kota membuat pembangunan tidak lagi berpusat ke Jawa atau Jakarta, tapi juga menyebar ke daerah lain.

Presiden Jokowi juga berjanji pemindahan ibu kota tidak menggunakan dana APBN besar-besaran.