Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Amien Rais Desak Jokowi Kesampingkan Wacana Ibu Kota Baru, Fokus Urus Papua

Kompas.com - 23/08/2019, 17:03 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional Amien Rais mendesak Presiden Joko Widodo mengenyampingkan wacana pemindahan ibu kota ke Kalimantan.

Amien menyatakan, Jokowi seharusnya fokus menangani aksi unjuk rasa masyarakat Papua yang terjadi di sejumlah daerah di Papua dan Papua Barat.

"Kita terhenyak, tersentak dan tersadarkan bahwa di Papua dan Papua Barat ada sebuah katakanlah gejolak, sebuah fenomena amat sangat memprihatinkan. Ini harus didahulukan untuk diselesaikan oleh Pak Jokowi dan teman-teman yang sekarang sedang berkuasa," kata Amien saat menghadiri milad ke-21 PAN di Pluit, Jumat (23/8/2019).

Baca juga: Tri Susanti dan 5 Anggota Ormas Diperiksa Terkait Kasus Rasisme Mahasiswa Papua

Amien menyampaikan, permasalahan yang terjadi hari ini merupakan akumulasi dari ketidakadilan yang selama ini dialami warga Papua mulai dari masalah lingkungan, kesejahteraan, hingga perlakuan diskriminatif rasial. 

"Luar biasa permasalahan dari waktu ke waktu itu kan diabaikan tidak pernah diurus dengan sungguh-sungguh. Nah kemudian sekarang ditambah lagi, jadi sudahlah," ujar Amien.

Amien menegaskan, persoalan ibu kota baru bisa dikesampingkan untuk sementara waktu. Namun, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Papua di dalamnya sedang dipertaruhkan.

Ia menyebut, saat ini sudah ada gerakan yang mendorong adanya referendum bagi warga Papua untuk memisahkan diri dari Indonesia atau tetap menjadi bagian dari Indonesia.

"Pak Jokowi jangan kemaruk punya ibu kota, jangan. Jangan macem-macem, yang lain bisa ditunda tapi tolong papua jangan sampai terlambat," ujar Amien.

Sebelumnya, terjadi kerusuhan massa di Papua dan Papua Barat sebagai buntut insiden kasus persekusi dan dugaan perlakuan rasisme terhadap mahasiwa asal Papua di Surabaya, Jawa Timur.

Baca juga: Mahfud MD: Papua Harus Dapat Perlakuan dan Pelayanan Sama dari Pemerintah

Kericuhan terjadi di Manokwari dan Sorong pada Senin (19/9/2019) serta Fakfak dan Timika, Rabu (21/8/2019).

Di Manokwari, kerusuhan menyebabkan terbakarnya gedung DPRD. Massa juga memblokade sejumlah ruas jalan. Di Timika, demonstran melempar batu ke arah gedung DPRD setempat.

Sementara itu, di Jayapura terjadi unjuk rasa memprotes insiden di Surabaya. Unjuk rasa sempat memanas meski tak berujung rusuh. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25-30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25-30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

Nasional
'Groundbreaking' IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

"Groundbreaking" IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

Nasional
Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Nasional
Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Nasional
PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com