Amien Rais Desak Jokowi Kesampingkan Wacana Ibu Kota Baru, Fokus Urus Papua

Kompas.com - 23/08/2019, 17:03 WIB
Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN)  Amien Rais (tengah) bersiap menjalani pemeriksaan di Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (24/5/2019). Amien Rais diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan makar dengan tersangka Eggi Sudjana. ANTARA FOTO/APRILLIO AKBARKetua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais (tengah) bersiap menjalani pemeriksaan di Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (24/5/2019). Amien Rais diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan makar dengan tersangka Eggi Sudjana.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional Amien Rais mendesak Presiden Joko Widodo mengenyampingkan wacana pemindahan ibu kota ke Kalimantan.

Amien menyatakan, Jokowi seharusnya fokus menangani aksi unjuk rasa masyarakat Papua yang terjadi di sejumlah daerah di Papua dan Papua Barat.

"Kita terhenyak, tersentak dan tersadarkan bahwa di Papua dan Papua Barat ada sebuah katakanlah gejolak, sebuah fenomena amat sangat memprihatinkan. Ini harus didahulukan untuk diselesaikan oleh Pak Jokowi dan teman-teman yang sekarang sedang berkuasa," kata Amien saat menghadiri milad ke-21 PAN di Pluit, Jumat (23/8/2019).

Baca juga: Tri Susanti dan 5 Anggota Ormas Diperiksa Terkait Kasus Rasisme Mahasiswa Papua

Amien menyampaikan, permasalahan yang terjadi hari ini merupakan akumulasi dari ketidakadilan yang selama ini dialami warga Papua mulai dari masalah lingkungan, kesejahteraan, hingga perlakuan diskriminatif rasial. 

"Luar biasa permasalahan dari waktu ke waktu itu kan diabaikan tidak pernah diurus dengan sungguh-sungguh. Nah kemudian sekarang ditambah lagi, jadi sudahlah," ujar Amien.

Amien menegaskan, persoalan ibu kota baru bisa dikesampingkan untuk sementara waktu. Namun, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Papua di dalamnya sedang dipertaruhkan.

Ia menyebut, saat ini sudah ada gerakan yang mendorong adanya referendum bagi warga Papua untuk memisahkan diri dari Indonesia atau tetap menjadi bagian dari Indonesia.

"Pak Jokowi jangan kemaruk punya ibu kota, jangan. Jangan macem-macem, yang lain bisa ditunda tapi tolong papua jangan sampai terlambat," ujar Amien.

Sebelumnya, terjadi kerusuhan massa di Papua dan Papua Barat sebagai buntut insiden kasus persekusi dan dugaan perlakuan rasisme terhadap mahasiwa asal Papua di Surabaya, Jawa Timur.

Baca juga: Mahfud MD: Papua Harus Dapat Perlakuan dan Pelayanan Sama dari Pemerintah

Kericuhan terjadi di Manokwari dan Sorong pada Senin (19/9/2019) serta Fakfak dan Timika, Rabu (21/8/2019).

Di Manokwari, kerusuhan menyebabkan terbakarnya gedung DPRD. Massa juga memblokade sejumlah ruas jalan. Di Timika, demonstran melempar batu ke arah gedung DPRD setempat.

Sementara itu, di Jayapura terjadi unjuk rasa memprotes insiden di Surabaya. Unjuk rasa sempat memanas meski tak berujung rusuh. 

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

RUU PKS Ditarik dari Prolegnas Prioritas di Saat Tingginya Kasus Kekerasan Seksual

RUU PKS Ditarik dari Prolegnas Prioritas di Saat Tingginya Kasus Kekerasan Seksual

Nasional
Masyarakat Sipil Kecewa RUU PKS Bakal Ditarik dari Prolegnas 2020

Masyarakat Sipil Kecewa RUU PKS Bakal Ditarik dari Prolegnas 2020

Nasional
Jala PRT: Pekerja Rumah Tangga Soko Guru Ekonomi yang Luput Perhatian

Jala PRT: Pekerja Rumah Tangga Soko Guru Ekonomi yang Luput Perhatian

Nasional
Begini Panduan Pakai Masker yang Tepat Menurut Gugus Tugas

Begini Panduan Pakai Masker yang Tepat Menurut Gugus Tugas

Nasional
Pengesahan RUU Perlindungan PRT Dinilai Jadi Sejarah Penghapusan Kekerasan dan Diskriminasi

Pengesahan RUU Perlindungan PRT Dinilai Jadi Sejarah Penghapusan Kekerasan dan Diskriminasi

Nasional
Jubir Pemerintah: Kapasitas Tempat Isolasi Pasien Covid-19 Baru Terisi 53,39 Persen

Jubir Pemerintah: Kapasitas Tempat Isolasi Pasien Covid-19 Baru Terisi 53,39 Persen

Nasional
Persentase Pasien Sembuh dari Covid-19 di Indonesia Masih di Bawah Rata-rata Global

Persentase Pasien Sembuh dari Covid-19 di Indonesia Masih di Bawah Rata-rata Global

Nasional
UPDATE 5 Juli: 1.607 Kasus Baru Covid-19, Jatim Catat Kenaikan Tertinggi

UPDATE 5 Juli: 1.607 Kasus Baru Covid-19, Jatim Catat Kenaikan Tertinggi

Nasional
Pemerintah: Rata-rata Kematian Covid-19 di Indonesia Lebih Tinggi Dibanding Global

Pemerintah: Rata-rata Kematian Covid-19 di Indonesia Lebih Tinggi Dibanding Global

Nasional
UPDATE 5 Juli: 915.482 Spesimen Sudah Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 5 Juli: 915.482 Spesimen Sudah Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 5 Juli: ODP Covid-19 Jadi 39.928, PDP Ada 13.767 Orang

UPDATE 5 Juli: ODP Covid-19 Jadi 39.928, PDP Ada 13.767 Orang

Nasional
UPDATE 5 Juli: Bertambah 886, Pasien yang Sembuh dari Covid-19 Capai 29.105 Orang

UPDATE 5 Juli: Bertambah 886, Pasien yang Sembuh dari Covid-19 Capai 29.105 Orang

Nasional
Tak Cuma Perkuat BPIP, RUU PIP Jaga Eksistensi Pancasila Masa Kini dan Mendatang

Tak Cuma Perkuat BPIP, RUU PIP Jaga Eksistensi Pancasila Masa Kini dan Mendatang

Nasional
UPDATE 5 Juli: Tambah 82 Kematian, Total 3.171 Pasien Covid-19 Meninggal di Indonesia

UPDATE 5 Juli: Tambah 82 Kematian, Total 3.171 Pasien Covid-19 Meninggal di Indonesia

Nasional
UPDATE 5 Juli: Tambah 1.607, Total  63.749 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE 5 Juli: Tambah 1.607, Total 63.749 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X