Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud MD Sebut Warga Papua Merasa Dibuat Jadi Warga Kelas Dua

Kompas.com - 23/08/2019, 19:25 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan Mahfud MD mengatakan, persoalan rasisme terhadap mahasiswa Papua hingga memicu kerusuhan di Papua dan Papua Barat karena orang Papua merasa dibuat menjadi warga kelas dua.

Tidak hanya itu, bahkan Mahfud menilai bahwa orang Papua merasa diperlakukan lebih rendah.

"Secara sosiologis juga kita harus mengakui mereka di berbagai kota selalu dianggap eksklusif, kelas dua, dihindari sehingga mereka juga tidak nyaman," ujar Mahfud di Jakarta, Jumat (22/8/2019).

Selain persoalan rasisme, masalah lainnya yang juga dihadapi orang Papua adalah masalah ekonomi, sosial, budaya, politik, dan beberapa hal lainnya.

Baca juga: Franz Magnis: Jangan Kira Papua Sama dengan Timor Timur

Menurut Mahfud, pemerintah secara resmi sudah melakukan langkah-langkah untuk mengurangi kesenjangan itu.

Namun, Mahfud menilai pelaksanaannya masih jauh dari harapan.

"Pemerintah harus mengontrol program-program dan kebijakannya agar terimplementasi. Kadang kepotong di bawah saja, padahal kebijakan sudah jelas untuk Papua bagian dari kita dan harus dijaga," ucap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.

Ia mengatakan, pemerintah harus menjaga keadilan sosial di Papua agar tidak ada kesenjangan.

Baca juga: Mahfud MD: Rasisme Sangat Berbahaya

Menurut dia, banyak hal yang sudah terungkap dan didiskusikan terkait Papua. Namun, hal terpenting adalah menjaga persaudaraan.

"Terutama bagaimana untuk jangan sampai rasis ya, karena rasis itu berbahaya bagi persatuan karena menghina kemanusiaan. Kuncinya itu adalah dignity, martabat warga Papua," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com