Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri Instruksikan Kepala Daerah di Papua Tak Tinggalkan Wilayahnya

Kompas.com - 22/08/2019, 17:32 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menginstruksikan para kepala daerah di provinsi Papua dan Papua Barat tidak meninggalkan wilayahnya. Instruksi itu menyusul maraknya aksi unjuk rasa memprotes diskriminasi rasial terhadap warga Papua.

Tjahjo mengimbau para kepala daerah untuk berkoordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah serta membangun komunikasi dengan tokoh masyarakat untuk meredam potensi kericuhan.

"Jangan pergi dulu ke luar. Yang kedua, rutin tiap hari koordinasi dengan Forkompimda, dengan Kapolres, dengan Kapolda dengan pangdam, dengan BIN di daerah. Tiga, segera memanggil koordinasi dengan tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat," kata Tjahjo di Gedung KPK, Kamis (22/8/2019).

Baca juga: Fadli Zon: Presiden Harus Tegaskan Siapa Penumpang Gelap Kerusuhan di Papua

Tjahjo juga meminta para kepala daerah tidak melarang aksi unjuk rasa warga Papua. Bahkan, ia menganjurkan para kepala daerah dapat menerima para pengunjuk rasa dan mendengar aspirasinya.

"Kalau ada demo baik sudah izin kepolisian atau belum tolong diterima. Apapun mereka adalah warganya, dibimbing dengan baik, diberikan penjelasan dengan baik, baik dari berita hoaks dan sebagainya," ujar Tjahjo.

Di samping itu, Tjahjo ingin pemerintah daerah memastikan pelayanan publik tidak terganggu atas aksi unjuk rasa yang terjadi beberapa hari terakhir.

Baca juga: Gabung dengan Mahasiswa Papua, Massa Aksi Kamisan Pakai Topeng Monyet

"Setidaknya layanan publik baik untuk pemda provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, sampai di distrik jalan dan kami sudah meminta pada kepala daerah untuk melarang ASN ikut turun ke jalan," kata Tjahjo lagi.

Diketahui, unjuk rasa terjadi di sejumlah daerah di Papua menyusul adanya dugaan diskriminasi rasial yang dialami mahasiswa Papua di Surabaya, Malang, dan Semarang beberapa waktu lalu.

Aksi unjuk rasa di Manokwari pun sempat berujung pada kericuhan di mana Gedung DPRD Papua Barat dibakar massa, Senin (19/8/2019) lalu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com