Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri Instruksikan Kepala Daerah di Papua Tak Tinggalkan Wilayahnya

Kompas.com - 22/08/2019, 17:32 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menginstruksikan para kepala daerah di provinsi Papua dan Papua Barat tidak meninggalkan wilayahnya. Instruksi itu menyusul maraknya aksi unjuk rasa memprotes diskriminasi rasial terhadap warga Papua.

Tjahjo mengimbau para kepala daerah untuk berkoordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah serta membangun komunikasi dengan tokoh masyarakat untuk meredam potensi kericuhan.

"Jangan pergi dulu ke luar. Yang kedua, rutin tiap hari koordinasi dengan Forkompimda, dengan Kapolres, dengan Kapolda dengan pangdam, dengan BIN di daerah. Tiga, segera memanggil koordinasi dengan tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat," kata Tjahjo di Gedung KPK, Kamis (22/8/2019).

Baca juga: Fadli Zon: Presiden Harus Tegaskan Siapa Penumpang Gelap Kerusuhan di Papua

Tjahjo juga meminta para kepala daerah tidak melarang aksi unjuk rasa warga Papua. Bahkan, ia menganjurkan para kepala daerah dapat menerima para pengunjuk rasa dan mendengar aspirasinya.

"Kalau ada demo baik sudah izin kepolisian atau belum tolong diterima. Apapun mereka adalah warganya, dibimbing dengan baik, diberikan penjelasan dengan baik, baik dari berita hoaks dan sebagainya," ujar Tjahjo.

Di samping itu, Tjahjo ingin pemerintah daerah memastikan pelayanan publik tidak terganggu atas aksi unjuk rasa yang terjadi beberapa hari terakhir.

Baca juga: Gabung dengan Mahasiswa Papua, Massa Aksi Kamisan Pakai Topeng Monyet

"Setidaknya layanan publik baik untuk pemda provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, sampai di distrik jalan dan kami sudah meminta pada kepala daerah untuk melarang ASN ikut turun ke jalan," kata Tjahjo lagi.

Diketahui, unjuk rasa terjadi di sejumlah daerah di Papua menyusul adanya dugaan diskriminasi rasial yang dialami mahasiswa Papua di Surabaya, Malang, dan Semarang beberapa waktu lalu.

Aksi unjuk rasa di Manokwari pun sempat berujung pada kericuhan di mana Gedung DPRD Papua Barat dibakar massa, Senin (19/8/2019) lalu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com