Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Moeldoko: Ada Kelompok yang Terganggu Upaya Jokowi Bangun Papua

Kompas.com - 22/08/2019, 14:45 WIB
Ihsanuddin,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menilai, ada sejumlah kelompok yang merasa terganggu akan langkah Presiden Joko Widodo membangun infrastruktur dan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat.

"Satu sisi Pak Jokowi ingin membangun Papua agar kesejahteraan masyarakat Papua segera sama ya, segera meningkat dengan baik, dan itu dinikmati oleh sebagian masyarakat Papua, tetapi ternyata ada kelompok-kelompok tertentu justru merasa terganggu dan ada kecemasan yang nyata," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (22/8/2019).

Baca juga: Menkominfo Sebut Pembatasan Internet di Papua Telah Dibahas dengan Aparat

Moeldoko menyebut, kelompok yang dimaksud terbagi menjadi dua poros, yakni pergerakan poros bersenjata dan pergerakan poros politik.

Keduanya sama-sama ingin membuat Papua lepas dari Indonesia.

Menurut dia, kelompok bersenjata tidak senang akan pembangunan yang digenjot pemerintah di Papua. Sebab, pembangunan itu akan membuat rakyat di sana sejahtera.

"Di saat kesejahteraan masyarakat Papua meningkat, tingkat kepengaruhan kelompok-kelompok bersenjata itu terhadap masyarakat menjadi berkurang," ujar Moeldoko.

Hal serupa, lanjut Moeldoko, juga terjadi pada kelompok poros politik. Begitu melihat Papua maju, kelompok ini tak punya alasan lagi untuk menjual ke luar negeri bahwa masyarakat Papua termarjinalkan.

"Untuk itu saya bisa mengatakan, ada kecemasan yang nyata atas perubahan Papua yang menuju ke baik karena pembangunan yang telah dilancarkan Pak Jokowi yang luar biasa," kata mantan Panglima TNI ini.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com