Wiranto Sebut Penanganan Karhutla Membutuhkan Dana yang Besar

Kompas.com - 21/08/2019, 22:08 WIB

Christoforus Ristianto,

Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

Christoforus Ristianto

Penulis

Diamanty Meiliana

Editor

Lihat Foto

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto, dalam rapat koordinasi khusus tingkat menteri di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (21/8/2019).(KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTO)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyebut penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia memerlukan pendanaan yang besar, terutama untuk memberikan insentif kepada personel gabungan yang ada di lapangan.

Wiranto menjelaskan, personel yang ada di lapangan saat ini dapat mencapai 30.000-an orang. Sedangkan untuk biaya satu personel diberikan dana Rp 145 ribu dalam sehari.

"23 ribu personel (yang kita libatkan). BNPB saja sembilan ribu (personel) karena di lapangan sehari segitu biayanya, ini biayanya besar ya," katanya dalam rapat koordinasi khusus tingkat menteri di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (21/8/2019).

Hadir dalam rapat tersebut yakni Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo.

Mantan Panglima TNI itu berharap kasus karhutla cepat teratasi agar negara tidak mengeluarkan dana yang besar.

Namun demikian, jika memang harus mengeluarkan untuk memberikan intensif kepada personel, ia menilai kondisi saat ini pantas untuk menggunakan biaya tanggap darurat.

"Ini penting karena tadi disampaikan bahwa untuk memberi gaji insentif kepada personel, dibutuhkan biaya tanggap darurat untuk penanggulangan karhutla," tuturnya kemudian.

Dilaporkan, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sepanjang Januari 2019 hingga Juli 2019, ada 135.747 hektar hutan dan lahan yang terbakar.

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi lokasi yang mengalami kebakaran hutan dan lahan terluas yakni 71.712 hektar.

Berikutnya, tiga provinsi lain, yaitu Riau, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Riau seluas 30.065, Kalimantan Selatan 4.670 hektar, dan Kalimantan Timur 4.430 hektar.

Kompas TV Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto bersama Kapolri, Jenderal Tito Karnavian menegaskan pelaku pembakar hutan dan lahan harus ditindak tegas. Bahkan Kapolri telah memerintahkan tim khusus untuk menyelidiki kebakaran di wilayah konsesi.<br /> <br /> Setelah menggelar rapat evaluasi penanganan karhutla, di Lanud Rusmin Nuryadin, Pekanbaru, Riau. Panglima TNI, Kapolri, Menteri LHK, dan Kepala BNPB, menyatakan akan melakukan modifikasi cuaca. Hal itu karena diprediksi hingga September mendatang sejumlah wilayah di tanah air, terutama area kebakaran lahan, masih mengalami kekeringan. Untuk penegakan hukum, Kapolri menyebut 90 persen penyebab kebakaran, adalah kesengajaan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.