Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo Instruksikan Kadernya Damaikan Situasi Setelah Rusuh Manokwari

Kompas.com - 20/08/2019, 11:04 WIB
Kristian Erdianto,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memerintahkan kepada seluruh kader di DPR RI untuk ikut menenangkan dan mendamaikan masyarakat setelah peristiwa kerusuhan di Manokwari, Papua Barat, Senin (19/8/2019) kemarin.

Perintah tersebut disampaikan pada saat rapat bersama seluruh anggota fraksi Gerindra di DPR RI, Senin malam. Rapat digelar di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan.

"Pak Prabowo menyampaikan perintah agar semua anggota DPR RI Gerindra tetap mengedepankan dialog, menenangkan dan mendamaikan semua pihak terkait dengan peristiwa di Papua Barat," ujar Juru bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak melalui pesan singkat, Selasa (20/8/2019).

Baca juga: Warga di Manokwari Bakar Ban dan Blokade Jalan, Protes Rasisme terhadap Mahasiswa Papua

Dalam rapat itu, Prabowo sekaligus menekankan bahwa praktik rasisme di Indonesia harus dilawan dan hukum harus ditegakkan tanpa membeda-bedakan status dan golongan.

"Melawan sikap rasialisme dan menghadirkan keadilan hukum untuk semua, dengan tetap mengedepankan kesatuan dan persatuan serta nasionalisme," kata Dahnil.

Diberitakan, kerusuhan terjadi di Manokwari, Papua Barat, Senin kemarin. Gedung DPRD Papua Barat, eks kantor gubernur serta sejumlah fasilitas umum dibakar.

Aksi itu merupakan luapan kemarahan masyarakat atas dugaan diskriminasi dan praktik rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, Malang dan Surabaya, sebelumnya.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo juga sudah berjanji, akan mengusut tuntas dugaan praktik rasisme terhadap mahasiswa asal Papua itu.

Baca juga: Polri Buru Pelaku Rasisme terhadap Mahasiswa Papua

Dedi mengatakan, pintu masuk penyelidikan adalah dari video yang disebarkan dan viral di media sosial.

Video itu menampilkan situasi ketika mahasiswa asal Papua di asrama Surabaya didatangi sekelompok ormas, personel Polri dan TNI terkait dugaan penghinaan bendera merah putih, Jumat (16/8/2019) lalu.

"Nanti akan kami coba dalami lagi. Alat bukti dari video itu dulu. Video itu didalami dulu, setelah itu barulah siapa orang-orang atau oknum-oknum yang terlibat menyampaikan diksi dalam narasi (rasisme) seperti itu," ujar Dedi di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin.

 

Kompas TV Sejumlah masyarakat Papua menemui Kapolda Metro Jaya pada Senin (19/8) malam, untuk meminta perlindungan polisi, karena situasi dianggap masih belum kondusif.<br /> <br /> Masyarakat dan tokoh Papua berkunjung dan berdiskusi dengan Kapolda Irjen Pol Gatot Eddy Pramono. Mereka berharap kerusuhan yang terjadi di Manokwari tidak sampai ke ibu kota. Dalam kesempatan ini, mereka juga meminta jamiman keamanan kepada masyarakat Papua di Jabodetabek. #KerusuhanManokwari #KericuhanManokwari
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com