Mardani Kritik Alasan Jokowi Pindahkan Ibu Kota ke Kalimantan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera berpendapat, kurang tepat apabila rencana pemindahan ibu kota negara dilakukan untuk mendorong pemerataan ekonomi.

Untuk mendorong pemerataan perekonomian, semestinya pemerintah membangun pusat-pusat industri di daerah.

"Tujuan pemindahan untuk pemerataan kurang tepat, untuk situasi ekonomi, sosial dan politik saat ini. Karena pemerataan pembangunan harusnya membuat pusat-pusat ekonomi dan industri di daerah-daerah, bukannya pindahkan ibu kota," kata Mardani kepada wartawan, Sabtu (17/8/2019).

Baca juga: 5 Pernyataan soal Pemindahan Ibu Kota dalam Sidang di MPR, DPR, dan DPD

Mardani juga mengatakan, rencana pemindahan ibu kota harus mempertimbangkan keuangan negara, utang dan beban ekonomi rakyat. Sebab pemindahan ibu kota akan membutuhkan dana yang besar.

"Perlu juga melihat keuangan negara, utang, pengangguran, kemiskinan, beban ekonomi rakyat dan masalah-masalah lainnya. Pemindahan ibu kota di kabupaten saja butuh dana banyak, apalagi ibu kota negara," ujar dia.

Dampaknya yang luas tersebut menyebabkan rencana pemindahan ibu kota negara dari Pulau Jawa juga membutuhkan kajian yang matang.

"Sehingga memerlukan kajian yang matang, cermat dan holistik. Kesiapan dana, infrastruktur, SDM, regulasi, ekonomi, politik," lanjut dia.

Baca juga: Sudah Diumumkan Jokowi, Pemindahan Ibu Kota Dinilai Bukan Lagi Wacana

Oleh sebab itu, Mardani berpendapat, Presiden Jokowi dan kementerian terkait harus terbuka kepada masyarakat soal perencanaan pemindahan ibu kota.

"Saya melihat pemerintah belum menunjukkan transparansi dan akuntabilitas," ujar dia.

ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWAN Presiden Joko Widodo dengan baju adat suku Sasak NTB menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka HUT Ke-74 Kemerdekaan RI dalam Sidang Bersama DPD-DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

"Kita dorong partisipasi swasta, BUMN maupun skema Kerja sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU)," ujar Jokowi.

Jokowi menjelaskan, ibu kota baru dirancang bukan hanya sebagai simbol identitas, tetapi representasi kemajuan bangsa, dengan mengusung konsep modern, smart, and green city, memakai energi baru dan terbarukan serta tidak bergantung kepada energi fosil.

Baca juga: Di Hadapan DPR, Jokowi Jamin Pemindahan Ibu Kota Tak Akan Sedot APBN Besar

Selama ini denyut kegiatan ekonomi secara umum masih terpusat di Jakarta dan Pulau Jawa. Sehingga Pulau Jawa menjadi sangat padat dan menciptakan ketimpangan dengan pulau-pulau di luar Jawa.

"Apabila kita membiarkan hal ini berlanjut tanpa ada upaya yang serius, maka ketimpangan akan semakin parah,” kata Jokowi.

Untuk itu, pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan akan mendorong pertumbuhan ekonomi baru, sekaligus memacu pemerataan dan keadilan ekonomi di luar Jawa.

"Belanja negara pada tahun 2020 juga difokuskan untuk pengurangan ketimpangan antarwilayah," ucap dia.