Berpantun, Ketua DPR Singgung Perebutan Kursi Menteri

Kompas.com - 16/08/2019, 16:59 WIB

Ardito Ramadhan,

Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

Ardito Ramadhan

Penulis

Diamanty Meiliana

Editor

Lihat Foto

Ketua DPR Bambang Soesatyo (kedua kiri) menyampaikan pidato pembukaan masa persidangan tahun 2019-2010 dalam sidang Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019). (SIGID KURNIAWAN)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo membacakan dua buah pantun saat menutup pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020, Jumat (16/8/2019).

Dalam pantun pertamanya, Bambang menyinggung perebutan kursi menteri yang sedang heboh dibicarakan akhir-akhir ini.

"Bunga pandan tegak berdiri, lurus disusun tampaklah rapi. Jangan sikut-sikutan berebut kursi menteri, serahkan saja ke Pak Jokowi," kata Bambang.

Pantun tersebut disambut tawa hadirin sidang. Bambang pun sempat terkekeh usai membaca pantun itu.

Setelah suara tawa mereda, Bambang kembali membacakan pantun. Kali ini, ia menyinggung sejumlah tokoh partai politik meski tak secara eksplisit.

"Jalan-jalan ke Teuku Umar, jangan lupa lewat Gondangdia dan Kertanegara. Walau kadang kita bertengkar, tetap semangat Dirgahayu Indonesia, merdeka!," ujar Bambang.

Seperti diketahui, Jalan Teuku Umar di Menteng merupakan alamat kediaman Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Sedangkan, Jalan Kertanegara adalah rumah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Gondangdia merupakan lokasi tempat berdirinya DPP Partai Nasional Demokrat.

Setelah membacakan pantun tersebut, Bambang mengetuk palu sebanyak tiga kali menandakan sidang berakhir.

Kompas TV Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo menilai wacana amandemen terbatas Undang-undang Dasar 1945 yang sedang berkembang perlu dikaji lebih dalam. Bambang menyampaikan hal tersebut saat berpidato dalam pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Jumat (16/8/2019).<br /> <br /> Bambang mengatakan, kajian tersebut tak hanya harus dilakukan dari berbagai aspek tetapi juga melibatkan seluruh pemangku kebijakan. Tujuannya, kata Bambang, agar keputusan mengamandemen konstitusi menjadi keputusan yang tepat bagi kemaslahatan bangsa Indonesia ke depan. Wacana amandemen UUD 1945 berkembang beberapa waktu terakhir, usulan amandemen terbatas muncul dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang ingin membuat MPR kembali menjadi lembaga tertinggi negara. Dengan demikian, MPR memiliki kewenangan menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan. #SidangParipurna #BambangSoesatyo #DPRRI

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.