Oesman Sapta Tak Masalah Kabinet Baru Jokowi Dilantik Sebelum Oktober

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang tidak mempersoalkan apabila perombakan posisi menteri dalam kabinet dilakukan sebelum Presiden Joko Widodo dilantik kembali sebagai Presiden untuk periode 2019-2024 pada Oktober mendatang.

"Sama saja. Itu kan tergantung Presidennya mau atau tidak, sebelum atau sesudah (pelantikan)," ujar Oesman ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/8/2019).

Namun yang paling terpenting adalah formasi Kabinet Kerja Jilid II ini sudah dikomunikasikan dengan partai politik pendukung.

Baca juga: Menteri Muda di Kabinet Dinilai Akan Berani Lakukan Terobosan

Oesman sendiri sudah diajak berkomunikasi dengan Presiden Jokowi mengenai keputusan perombakan kabinet ini. Ia pun mengklaim, sudah mengetahui berapa jatah kursi menteri untuk kader Hanura.

"Masing-masing (pimpinan parpol) mungkin sudah diajak bicara, satu per satu dipanggil. Kalau saya sih sudah tahu (jatah kursi menteri) dan sudah pernah bicara sama beliau," ujar Oesman.

"Saya sepakat untuk menyerahkan itu kepada hak prerogatif Presiden sendiri," lanjut dia.

Saat ditanya berapa jatah kursi menteri untuk kader partainya, Oesman yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPD RI itu enggan buka-bukaan.

"Itu rahasia kami. Itu enggak bisa kita buka disini. Kalau kita buka, kita mendahului apa yang ada dalam benak Presiden. Itu yang enggak boleh," lanjut dia.

Baca juga: Buka-bukaan Jokowi soal Kabinet Baru...

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan, penyusunan nama-nama menteri untuk kabinet periode keduanya sudah rampung. Formasi kabinet akan diumumkan secepatnya.

"Bisa Agustus atau bisa juga Oktober saat pelantikan," kata Kepala Negara di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (14/8/2019), saat pertemuan dan makan siang dengan sejumlah pemimpin redaksi media massa.

Jokowi juga mengungkapkan, komposisi menteri dari partai politik memiliki porsi yang sedikit lebih kecil ketimbang kalangan profesional.

"Partai politik bisa mengusulkan, tetapi keputusan tetap di saya. Komposisinya 45 persen," kata Jokowi.

Dengan demikian, perbandingan menteri dari kalangan profesional dengan unsur partai politik adalah 55 persen berbanding 45 persen.